Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Tutup buku akhir tahun menentukan kualitas SPT Tahunan yang akan disampaikan pada 2027. Kesalahan yang ditemukan di Desember masih bisa diperbaiki dengan jurnal penyesuaian. Kesalahan yang baru ditemukan saat SP2DK atau pemeriksaan biasanya datang bersama sanksi.
Daftar berikut disusun untuk PT dan CV yang menyelenggarakan pembukuan dengan tahun buku Januari–Desember. Sebagian besar juga relevan bagi orang pribadi pengusaha.
Daftar isi
Ringkasan 12 pemeriksaan
| No. | Area | Pertanyaan kunci |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan | Sudahkah semua penjualan 2026 dicatat di periode yang benar? |
| 2 | Kas dan bank | Apakah saldo buku sama dengan rekening koran per 31 Desember? |
| 3 | Persediaan | Apakah hasil stock opname sudah dicocokkan dengan pembukuan? |
| 4 | Aset tetap | Apakah daftar aset komersial dan fiskal sudah diperbarui? |
| 5 | Piutang | Mana yang perlu dicadangkan atau dihapus, dan apakah syarat fiskalnya terpenuhi? |
| 6 | Utang dan akrual | Apakah beban 2026 yang belum ditagih sudah diakui? |
| 7 | PPh 21 | Apakah perhitungan Masa Desember sudah memakai tarif tahunan? |
| 8 | PPN | Apakah faktur keluaran cocok dengan penjualan dan pajak masukan masih bisa dikreditkan? |
| 9 | Pemotongan pajak | Apakah bukti potong yang dibuat dan diterima sudah cocok di Coretax? |
| 10 | Biaya fiskal | Biaya mana yang tidak boleh dibebankan, dan apakah daftar nominatif lengkap? |
| 11 | Transaksi afiliasi | Apakah perusahaan wajib menyiapkan dokumentasi harga transfer? |
| 12 | Kewajiban korporasi | Apakah laporan tahunan periode 2025 sudah masuk SABH? |
1. Cut-off pendapatan
Pastikan pendapatan diakui pada periode saat barang diserahkan atau jasa selesai, bukan saat uang diterima. Periksa faktur yang terbit pada akhir Desember dan awal Januari. Pendapatan yang tercatat di periode yang salah biasanya terlihat dari selisih antara SPT Masa PPN dan laporan laba rugi.
2. Rekonsiliasi kas dan bank
Cocokkan saldo kas dan setiap rekening bank dengan rekening koran per 31 Desember. Jelaskan setiap selisih, misalnya setoran dalam perjalanan atau cek yang belum dicairkan. Rekening atas nama pribadi pemilik yang dipakai untuk transaksi usaha perlu dibereskan, karena sering menjadi pemicu SP2DK.
3. Stock opname persediaan
Hitung fisik persediaan pada atau mendekati 31 Desember, lalu sesuaikan pembukuan. Selisih karena rusak, hilang, atau kedaluwarsa perlu didukung berita acara. Metode penilaian persediaan untuk pajak harus konsisten dari tahun ke tahun.
4. Aset tetap dan penyusutan
Perbarui daftar aset untuk pembelian, penjualan, dan penghapusan selama 2026. Ingat, penyusutan fiskal mengikuti kelompok harta dalam PMK 72/2023 dan sering berbeda dari penyusutan komersial. Biaya perbaikan yang manfaatnya lebih dari satu tahun ditambahkan ke nilai sisa buku, bukan langsung dibebankan. Rinciannya ada di artikel penyusutan fiskal menurut PMK 72/2023.
5. Piutang tak tertagih
Cadangan kerugian piutang di laporan keuangan umumnya tidak dapat dibebankan untuk pajak. Penghapusan piutang yang nyata tidak dapat ditagih baru boleh menjadi biaya fiskal bila memenuhi syarat Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, antara lain:
- sudah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- daftar piutang yang dihapus disampaikan kepada DJP;
- telah diserahkan penagihannya kepada pengadilan atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, ada perjanjian tertulis penghapusan atau pembebasan utang, telah dipublikasikan, atau ada pengakuan debitur bahwa utangnya telah dihapuskan.
Jika syarat ini belum terpenuhi, catat sebagai koreksi fiskal positif.
6. Utang dan beban akrual
Akui beban 2026 yang tagihannya baru datang tahun depan, misalnya listrik Desember, jasa profesional, atau bonus yang sudah ditetapkan. Untuk pajak, beban akrual hanya dapat dibebankan bila sudah terutang dan berkaitan dengan penghasilan. Perhatikan juga kewajiban pemotongan PPh saat biaya terutang, bukan hanya saat dibayar.
7. PPh 21 Masa Desember
Untuk pegawai tetap, PPh 21 Januari–November dihitung dengan tarif efektif rata-rata, sedangkan Masa Desember (atau masa terakhir bekerja) dihitung dengan tarif Pasal 17 atas penghasilan setahun, dikurangi PPh 21 yang sudah dipotong (PMK 168/2023). Selisihnya sering membuat potongan Desember lebih besar atau lebih kecil dari biasanya.
Periksa juga bonus, THR, dan natura yang diberikan sepanjang tahun. Bukti potong tahunan untuk pegawai tetap wajib diberikan paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir. Penjelasan tarif efektif ada di artikel PPh 21 tarif efektif rata-rata.
8. PPN: faktur keluaran dan pajak masukan
Cocokkan total faktur keluaran dengan penjualan di pembukuan. Untuk pajak masukan, ingat batas waktu pengkreditan: paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur dibuat (Pasal 9 ayat (9) UU PPN). Faktur pajak masukan dari September 2026, misalnya, hanya dapat dikreditkan paling lambat di Masa Desember 2026. Perubahan aturan PPN terakhir kami rangkum di peraturan PPN terbaru.
9. Bukti potong yang dibuat dan diterima
Di Coretax, bukti potong yang dibuat perusahaan langsung masuk ke akun penerima, dan sebaliknya. Pastikan:
- semua pembayaran jasa, sewa, dan royalti sudah dipotong dan dibuatkan bukti potongnya;
- bukti potong PPh 23 atau PPh final yang Anda terima sesuai dengan pendapatan yang dicatat, karena itulah kredit pajak Anda di SPT Tahunan;
- penjualan melalui marketplace yang dipungut PPh 22 sudah direkonsiliasi. Lihat pajak marketplace 0,5%.
10. Biaya yang tidak boleh dibebankan
Tandai biaya yang menurut Pasal 9 UU PPh tidak dapat dikurangkan, misalnya biaya pribadi pemilik, sumbangan yang tidak memenuhi syarat, sanksi pajak, dan PPh itu sendiri. Untuk biaya entertainment, promosi, dan sejenisnya, siapkan daftar nominatif yang memuat penerima, tanggal, dan jumlahnya. Tanpa daftar nominatif yang memadai, biaya ini berisiko dikoreksi.
Untuk natura dan kenikmatan bagi pegawai, perhatikan ketentuan PMK 66/2023: sebagian besar dapat dibebankan oleh pemberi kerja, tetapi menjadi penghasilan pegawai kecuali termasuk jenis yang dikecualikan.
11. Transaksi dengan pihak afiliasi
Perusahaan yang bertransaksi dengan pihak afiliasi wajib menerapkan prinsip kewajaran. PMK 172/2023 mewajibkan dokumentasi harga transfer bagi wajib pajak yang memenuhi ambang tertentu, misalnya peredaran bruto tahun sebelumnya lebih dari Rp50 miliar, atau nilai transaksi afiliasi barang lebih dari Rp20 miliar atau selain barang lebih dari Rp5 miliar. Pinjaman dari pemegang saham juga perlu dicek terhadap batas rasio utang dan modal untuk pembebanan bunga.
12. Kewajiban korporasi di luar pajak
- Laporan tahunan PT periode 2025. PT yang belum menyampaikannya akan ditegur pada Desember 2026 dan diblokir akses SABH-nya mulai 2 Januari 2027. Tarif PNBP pemberitahuan masih Rp0 sampai 31 Desember 2026. Baca laporan tahunan PT di SABH.
- LKPM triwulan IV bagi pelaku usaha yang wajib melapor.
- Rencana RUPS tahunan 2027 untuk menyetujui laporan tahun buku 2026.
Tenggat penting awal 2027
| Kewajiban | Tenggat |
|---|---|
| Pemberitahuan NPPN tahun pajak 2027 | 31 Maret 2027 |
| SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2026 | 31 Maret 2027 |
| SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2026 | 30 April 2027 |
| Penyampaian laporan tahunan PT periode 2026 melalui SABH | 2 Januari – 30 Juni 2027 |
Bagi CV dan PT yang masa transisi PPh Final 0,5% berakhir pada tahun pajak 2026, tahun 2027 berarti mulai memakai tarif umum dan angsuran PPh Pasal 25. Siapkan pembukuan dan rekonsiliasi fiskal sejak tutup buku ini. Penjelasannya ada di PT dan CV keluar dari PPh Final 0,5%.
Jika menemukan kesalahan SPT tahun sebelumnya
Kesalahan pada SPT yang sudah dilaporkan sebaiknya dibetulkan sendiri sebelum DJP memulai pemeriksaan. Pembetulan atas kemauan sendiri dikenai sanksi bunga yang jauh lebih ringan daripada ketetapan hasil pemeriksaan. Jika sudah menerima SP2DK, tanggapi dengan data yang rapi. Panduannya ada di cara menanggapi SP2DK.
Pertanyaan seputar tutup buku akhir tahun
Kapan sebaiknya stock opname dilakukan?
Idealnya pada 31 Desember. Bila tidak memungkinkan, lakukan sedekat mungkin dengan tanggal tersebut, lalu sesuaikan dengan mutasi masuk dan keluar sampai akhir tahun.
Apakah cadangan piutang boleh dibebankan untuk pajak?
Pada umumnya tidak, kecuali untuk usaha tertentu seperti bank. Yang dapat dibebankan adalah penghapusan piutang yang nyata tidak dapat ditagih dan memenuhi syarat Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh.
Laporan keuangan kami belum selesai sampai April. Apakah SPT Badan bisa diperpanjang?
Bisa, dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan sebelum batas waktu SPT berakhir. Perpanjangan hanya untuk penyampaian SPT, bukan untuk pembayaran pajak yang kurang dibayar.
Kesimpulan
Tutup buku yang rapi membuat SPT Tahunan lebih mudah disusun dan lebih aman saat diuji DJP. Fokuskan Desember pada cut-off, rekonsiliasi, aset dan piutang, PPh 21 masa terakhir, PPN masukan yang hampir kedaluwarsa, dan biaya yang perlu dikoreksi. Jangan lupa kewajiban korporasi seperti laporan tahunan SABH yang tenggat sanksinya jatuh di awal 2027.
SKBB Consulting dapat membantu melalui layanan Laporan Keuangan Tahunan, Tax Review, dan SPT Tahunan.


