Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Sejak berlakunya PP 20/2026, CV, firma, dan PT biasa tidak lagi termasuk wajib pajak yang boleh memakai PPh Final 0,5%. Badan usaha yang terdaftar sebelum aturan ini masih boleh memakai sisa jatahnya. Namun setelah masa transisi habis, atau sejak awal bagi badan usaha baru, perusahaan beralih ke ketentuan umum Undang-Undang PPh.
Banyak pemilik usaha langsung membayangkan tarif 22% dan mengira pajaknya akan melonjak berlipat. Kenyataannya tidak selalu begitu. Dasar pengenaannya berubah dari omzet menjadi laba, dan ada fasilitas Pasal 31E yang memangkas tarif PPh Badan sampai separuh. Artikel ini menjelaskan cara menghitungnya, kapan tarif umum justru lebih ringan, dan apa yang perlu disiapkan.
Daftar isi
Dari omzet ke laba: apa yang berubah
| Aspek | PPh Final 0,5% | Ketentuan umum PPh Badan |
|---|---|---|
| Dasar pengenaan | Omzet (peredaran bruto) | Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) |
| Tarif | 0,5% | 22%, dengan pengurangan 50% Pasal 31E untuk bagian tertentu |
| Biaya usaha | Tidak berpengaruh pada pajak | Mengurangi penghasilan bruto sepanjang boleh dikurangkan |
| Rugi | Tetap bayar 0,5% dari omzet | Tidak ada PPh terutang; rugi fiskal dapat dikompensasikan sampai 5 tahun |
| Pembayaran berkala | Setor 0,5% setiap bulan | Angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan |
| Akhir tahun | SPT Tahunan sebagai pelaporan | SPT Tahunan menghitung PPh terutang setelah koreksi fiskal |
Tarif 22% berasal dari Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP. Kompensasi rugi selama 5 tahun diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPh. Perlu diingat, kewajiban pembukuan bagi wajib pajak badan sebenarnya sudah ada sejak awal (Pasal 28 UU KUP). Bedanya, kini pembukuan itu menentukan langsung besarnya pajak.
Cara kerja fasilitas Pasal 31E
Pasal 31E UU PPh memberi pengurangan tarif sebesar 50% bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar. Pengurangan itu berlaku atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar. Dengan tarif umum 22%, tarif efektif untuk bagian yang mendapat fasilitas menjadi 11%.
Rumusnya:
- PKP yang mendapat fasilitas = (Rp4,8 miliar ÷ peredaran bruto) x PKP
- PKP tanpa fasilitas = PKP − PKP yang mendapat fasilitas
- PPh terutang = (PKP yang mendapat fasilitas x 11%) + (PKP tanpa fasilitas x 22%)
Jika omzet setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar, seluruh PKP mendapat tarif 11%. Fasilitas ini diterapkan langsung saat menghitung PPh di SPT Tahunan dan tidak memerlukan permohonan terpisah.
Simulasi tiga skenario
| Skenario | Omzet | Laba fiskal (PKP) | PPh Final 0,5% | PPh Badan dengan Pasal 31E |
|---|---|---|---|---|
| A. Margin sehat | Rp3 miliar | Rp300 juta | Rp15 juta | Rp33 juta |
| B. Margin tipis | Rp3 miliar | Rp90 juta | Rp15 juta | Rp9,9 juta |
| C. Omzet di atas Rp4,8 miliar | Rp12 miliar | Rp1,2 miliar | Tidak berhak | Rp211,2 juta |
Rincian skenario C: bagian PKP yang mendapat fasilitas adalah 4,8/12 x Rp1,2 miliar = Rp480 juta, dengan pajak 11% atau Rp52,8 juta. Sisanya Rp720 juta dikenai 22%, yaitu Rp158,4 juta. Totalnya Rp211,2 juta, setara tarif efektif sekitar 17,6% dari laba.
Skenario A dan B menunjukkan hal yang sering terlewat. Untuk omzet sampai Rp4,8 miliar, tarif umum lebih ringan daripada tarif final bila laba fiskal di bawah sekitar 4,55% dari omzet. Angka ini berasal dari titik impas 0,5% x omzet = 11% x PKP. Usaha dengan margin tipis, seperti distribusi, perdagangan bervolume besar, atau usaha yang sedang merugi, bisa jadi membayar pajak lebih kecil setelah keluar dari skema final. Syaratnya, pembukuannya rapi dan biayanya dapat dibuktikan.
Koreksi fiskal tetap berlaku
PKP bukan laba di laporan keuangan apa adanya. Laba komersial perlu dikoreksi sesuai UU PPh. Contohnya, biaya yang tidak berkaitan dengan usaha, sanksi pajak, atau penyusutan yang berbeda dari ketentuan fiskal. PP 20/2026 juga menambahkan Pasal 20A yang menegaskan suap, gratifikasi, dan pemberian sejenis bukan biaya pengurang penghasilan. Karena itu, simulasi di atas harus memakai laba setelah koreksi fiskal, bukan sekadar selisih pendapatan dan pengeluaran di rekening.
Kapan perusahaan Anda mulai memakai tarif umum
PP 20/2026 memberi masa transisi kepada badan usaha yang terdaftar sebelum aturan ini berlaku. Mereka boleh memakai sisa jangka waktu menurut PP 55/2022: 3 tahun pajak untuk PT dan 4 tahun pajak untuk CV dan firma, dihitung sejak terdaftar.
- PT yang terdaftar pada 2024 memakai tarif final untuk tahun 2024 sampai 2026, lalu memakai tarif umum mulai 2027.
- CV yang terdaftar pada 2023 memakai tarif final untuk tahun 2023 sampai 2026, lalu memakai tarif umum mulai 2027.
- PT yang terdaftar pada 2022 sudah habis jatahnya pada 2024, sehingga sejak 2025 memakai tarif umum.
- PT atau CV yang terdaftar setelah PP 20/2026 berlaku langsung memakai tarif umum.
Artinya, bagi banyak perusahaan, laporan keuangan dan pembukuan tahun 2026 adalah dasar yang menentukan angsuran dan pajak tahun 2027. Persiapan sebaiknya dimulai sekarang, bukan saat SPT Tahunan jatuh tempo.
Dampak administratif yang perlu disiapkan
- Pembukuan sesuai standar. Laporan keuangan perlu disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku, yaitu SAK EP bagi kebanyakan entitas privat. Lihat penjelasan kami tentang SAK EP pengganti SAK ETAP.
- Rekonsiliasi fiskal. Siapkan kertas kerja koreksi fiskal agar PKP dapat dipertanggungjawabkan bila diperiksa.
- Angsuran PPh Pasal 25. Setelah memakai tarif umum, perusahaan membayar angsuran bulanan yang dikreditkan di SPT Tahunan. Untuk tahun peralihan, cara menghitung angsurannya perlu dicek dengan KPP atau konsultan.
- Pemotongan oleh lawan transaksi. Tanpa surat keterangan PPh final, pembeli jasa Anda akan memotong PPh Pasal 23 atau memungut PPh Pasal 22 sesuai transaksinya. Potongan ini menjadi kredit pajak. Baca panduan PPh Pasal 23 di Coretax.
- Bukti biaya. Simpan kontrak, faktur, dan bukti bayar. Biaya tanpa bukti berisiko dikoreksi dan menghapus keuntungan beralih ke tarif umum.
Pertanyaan seputar PPh Badan dan Pasal 31E
Apakah fasilitas Pasal 31E harus diajukan?
Tidak. Fasilitas ini diterapkan langsung oleh wajib pajak saat menghitung PPh terutang di SPT Tahunan Badan, sepanjang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp50 miliar.
Bagaimana jika perusahaan rugi?
Jika PKP negatif, tidak ada PPh Badan yang terutang untuk tahun itu. Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal tahun-tahun berikutnya selama paling lama 5 tahun.
Apakah tarif umum selalu lebih mahal daripada PPh Final 0,5%?
Tidak selalu. Untuk omzet sampai Rp4,8 miliar, tarif umum lebih ringan bila laba fiskal di bawah sekitar 4,55% dari omzet. Untuk usaha dengan margin tinggi, tarif final memang lebih ringan.
Apakah perusahaan kecil wajib diaudit setelah beralih ke tarif umum?
Kewajiban audit tidak ditentukan oleh pilihan tarif pajak, melainkan oleh UU PT dan ketentuan sektor. Lihat kriterianya di artikel kapan perusahaan wajib mengaudit laporan keuangannya.
Kesimpulan
Keluar dari PPh Final 0,5% tidak otomatis berarti pajak berlipat. Dengan fasilitas Pasal 31E, tarif efektif bagi perusahaan beromzet sampai Rp4,8 miliar adalah 11% dari laba fiskal. Untuk usaha bermargin tipis, beban pajaknya bahkan bisa lebih ringan. Kuncinya ada pada pembukuan yang rapi, rekonsiliasi fiskal yang benar, dan persiapan sebelum masa transisi berakhir.
Tim SKBB Consulting dapat menyiapkan pembukuan dan pelaporannya melalui layanan Retainer Pembukuan & Laporan Keuangan dan Retainer Pajak Bulanan. Latar belakang perubahan aturannya kami ulas di artikel PPh Final 0,5% UMKM setelah PP 20/2026.


