SKBB Consulting Solusindo

Beranda/Artikel

Pajak

PPh Final 0,5% UMKM Setelah PP 20/2026: Siapa yang Masih Boleh Memakainya?

12 Nov 2026 • 7 menit baca

Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

PPh Final 0,5% UMKM masih ada, tetapi aturannya tidak lagi sama. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026), yang ditetapkan dan berlaku sejak 22 April 2026, mengubah PP 55/2022 di tiga hal pokok: siapa yang boleh memakai tarif ini, berapa lama, dan bagaimana omzet dihitung.

Tarifnya tetap 0,5% dari omzet dan batas peredaran bruto tetap Rp4,8 miliar setahun. Yang berubah adalah pintu masuknya. Bagi orang pribadi dan PT Perorangan, perubahan ini kabar baik karena batas waktunya dihapus. Bagi CV, firma, dan PT biasa, ini berarti bersiap pindah ke tarif umum setelah masa transisi selesai.

Ringkasan perubahan PP 20/2026

AspekPP 55/2022PP 20/2026
Tarif dan batas omzet0,5% dari omzet, batas Rp4,8 miliar setahunTetap 0,5% dan Rp4,8 miliar
Wajib pajak yang boleh memakaiOrang pribadi, koperasi, CV, firma, PT, PT Perorangan, BUMDesOrang pribadi, PT Perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi
Jangka waktuOrang pribadi 7 tahun; koperasi, CV, firma, BUMDes, PT Perorangan 4 tahun; PT 3 tahunTanpa batas waktu bagi orang pribadi dan PT Perorangan; koperasi tetap 4 tahun pajak
Penghasilan dari pekerjaan bebasDikecualikan untuk profesi tertentuDaftar pengecualian diperluas, termasuk kreator konten dan influencer
Cara menghitung omzetBerdasarkan penghasilan usaha yang dikenai tarif finalSeluruh peredaran bruto usaha dan jasa digabung, termasuk milik pasangan

Siapa yang masih boleh memakai tarif 0,5%?

Setelah perubahan, fasilitas ini diarahkan kepada tiga kelompok wajib pajak dalam negeri yang omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak:

  • Orang pribadi yang menjalankan usaha.
  • Perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, yaitu PT Perorangan untuk usaha mikro dan kecil.
  • Koperasi, dengan batas paling lama 4 tahun pajak sejak terdaftar sebagai wajib pajak (Pasal 57 ayat (2) huruf f).

CV, firma, PT persekutuan modal (PT biasa), serta BUMDes dan BUMDes Bersama tidak lagi tercantum sebagai pengguna. Badan usaha jenis ini yang baru terdaftar setelah PP 20/2026 langsung memakai ketentuan umum, yaitu tarif PPh Badan 22% atas laba fiskal. Kami membahas cara menghitungnya, termasuk diskon tarif Pasal 31E, di artikel PT dan CV keluar dari PPh Final 0,5%.

Batas waktu dihapus untuk orang pribadi dan PT Perorangan

PP 20/2026 menghapus Pasal 59 PP 55/2022, pasal yang dulu membatasi lama pemakaian tarif final. Akibatnya, orang pribadi dan PT Perorangan dapat terus memakai tarif 0,5% selama syaratnya terpenuhi, terutama omzet yang tidak melewati Rp4,8 miliar.

Perubahan ini penting bagi pelaku usaha yang jatah 7 tahunnya sudah habis. Selama 2024 dan 2025, banyak di antara mereka terpaksa beralih ke pembukuan dan tarif progresif. Kini rezimnya bergeser dari pembatasan waktu ke pembatasan substansi: siapa subjeknya, dari mana penghasilannya, dan berapa omzet gabungannya.

Pekerjaan bebas tetap di luar skema final

Penghasilan dari pekerjaan bebas tidak dapat memakai tarif 0,5%, berapa pun omzetnya. Daftar ini sejak dulu mencakup profesi seperti dokter, notaris, pengacara, akuntan, konsultan, arsitek, serta pekerja seni dan hiburan. PP 20/2026 mempertegas dan memperluas daftarnya, antara lain dengan mencantumkan:

  • influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan kreator konten daring sejenis;
  • penceramah, pengajar, pelatih, konselor, dan moderator.

Bagi kelompok ini, alternatifnya adalah tarif umum Pasal 17 UU PPh. Orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dapat memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sesuai Pasal 14 UU PPh, dengan memberitahukannya ke DJP dalam 3 bulan pertama tahun pajak. Jika tidak, ia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Cara menghitung omzet Rp4,8 miliar setelah PP 20/2026

Bagian ini paling sering disalahpahami. Pasal 58 hasil perubahan membuat penghitungan omzet jauh lebih menyeluruh:

  1. Semua penghasilan dihitung. Termasuk usaha dan jasa, pekerjaan bebas, penghasilan yang dikenai tarif final maupun tidak, dan penghasilan dari luar negeri.
  2. Dihitung sebelum potongan. Omzet adalah nilai penjualan atau imbalan sebelum dikurangi diskon penjualan, potongan tunai, dan sejenisnya.
  3. Digabung dengan pasangan. Omzet suami dan istri, termasuk PT Perorangan yang didirikan suami dan/atau istri, dijumlahkan. Penghasilan anak yang belum dewasa juga ikut digabung.
  4. Memakai omzet tahun sebelumnya. Hak memakai tarif 0,5% di suatu tahun ditentukan oleh omzet tahun pajak sebelumnya.

Contoh sederhana: suami bekerja sebagai konsultan lepas dengan penghasilan Rp2,9 miliar. Istri menjalankan toko daring Rp1,6 miliar dan PT Perorangan katering Rp0,5 miliar. Totalnya Rp5 miliar, melewati Rp4,8 miliar. Akibatnya, toko daring dan PT Perorangan katering tidak dapat memakai tarif 0,5% pada tahun berikutnya, walaupun masing-masing omzetnya kecil.

Artinya, memecah usaha ke beberapa badan atau atas nama anggota keluarga tidak lagi efektif untuk tetap berada di bawah batas.

Omzet sampai Rp500 juta tetap tidak dikenai pajak

Orang pribadi pelaku UMKM tetap tidak dikenai PPh atas omzet usaha sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Ketentuan ini berasal dari Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022 dan tidak diubah oleh PP 20/2026. Fasilitas ini hanya untuk orang pribadi, tidak untuk PT Perorangan atau koperasi.

Penghitungannya kumulatif sejak awal tahun. Jika omzet setahun Rp900 juta, PPh final yang terutang adalah 0,5% x (Rp900 juta − Rp500 juta) = Rp2.000.000. Pajak baru dibayar pada bulan ketika omzet kumulatif melewati Rp500 juta.

Ketentuan peralihan: siapa yang masih dilindungi

PP 20/2026 tidak memotong hak secara mendadak. Ketentuan peralihannya kurang lebih sebagai berikut:

  • CV, firma, PT persekutuan modal, dan BUMDes yang terdaftar sebelum PP 20/2026 tetap dapat memakai tarif 0,5% sampai jangka waktunya menurut PP 55/2022 berakhir, sepanjang memenuhi kriteria (Pasal II huruf e). Contohnya, PT yang terdaftar pada 2024 punya jatah 3 tahun pajak, yaitu 2024 sampai 2026, lalu memakai tarif umum mulai 2027.
  • Orang pribadi dan PT Perorangan yang jatah waktunya habis pada 2024 atau 2025 mendapat kesempatan memakai PPh Final lagi sesuai ketentuan peralihan.
  • Koperasi tetap dibatasi 4 tahun pajak sejak terdaftar.
  • Surat keterangan PPh final yang sudah dimiliki orang pribadi, PT Perorangan, dan koperasi tetap dapat dipakai.

Rincian tahun pajak untuk tiap kondisi sebaiknya dicocokkan dengan data terdaftar di Coretax, karena tanggal terdaftar dan riwayat pemakaian fasilitas berbeda-beda untuk setiap wajib pajak.

Langkah praktis untuk pelaku usaha

  1. Pastikan bentuk usaha dan tanggal terdaftar Anda. Orang pribadi, PT Perorangan, koperasi, CV, atau PT biasa diperlakukan berbeda.
  2. Hitung omzet gabungan keluarga. Masukkan usaha pasangan, PT Perorangan milik pasangan, pekerjaan bebas, dan penghasilan luar negeri.
  3. Pisahkan penghasilan pekerjaan bebas. Bagian ini dikenai tarif umum, tetapi tetap dihitung dalam batas Rp4,8 miliar.
  4. Jika Anda CV atau PT biasa, hitung sisa masa transisi. Siapkan pembukuan, rekonsiliasi fiskal, dan angsuran PPh Pasal 25 sebelum masa transisi berakhir.
  5. Rapikan bukti setor dan laporan. Pastikan setoran bulanan dan SPT Tahunan cocok dengan omzet, agar tidak memicu SP2DK.

Pertanyaan seputar PPh Final UMKM 2026

Apakah tarif PPh Final UMKM naik?

Tidak. Tarifnya tetap 0,5% dari omzet dan batasnya tetap Rp4,8 miliar setahun. Yang berubah adalah subjek yang boleh memakai, jangka waktu, dan cara menghitung omzet.

Jatah 7 tahun saya sebagai orang pribadi sudah habis. Apakah masih bisa memakai 0,5%?

Bisa, sepanjang omzet gabungan tidak melewati Rp4,8 miliar dan penghasilannya bukan dari pekerjaan bebas. Batas waktu untuk orang pribadi telah dihapus, dan ketentuan peralihan memberi kesempatan bagi yang jatahnya habis pada 2024 atau 2025.

PT saya didirikan tahun 2025. Apakah masih bisa memakai 0,5%?

PT biasa yang terdaftar sebelum PP 20/2026 boleh memakai sisa jangka waktunya menurut PP 55/2022, yaitu 3 tahun pajak sejak terdaftar. Untuk PT yang terdaftar pada 2025, umumnya itu tahun 2025 sampai 2027. Setelah itu, perusahaan memakai tarif umum PPh Badan.

Apakah PT Perorangan juga dapat pembebasan Rp500 juta?

Tidak. Pembebasan omzet sampai Rp500 juta hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi.

Saya kreator konten. Apakah penghasilan endorsement bisa memakai 0,5%?

Tidak. PP 20/2026 memasukkan influencer, selebgram, blogger, dan vlogger ke kelompok pekerjaan bebas. Penghasilannya dikenai tarif umum, dengan pilihan memakai NPPN bila memenuhi syarat.

Kesimpulan

PP 20/2026 membuat PPh Final 0,5% lebih menguntungkan bagi orang pribadi dan PT Perorangan karena tidak lagi dibatasi waktu, tetapi menutup jalan bagi CV, firma, dan PT biasa setelah masa transisi. Penghitungan omzet yang kini digabung dengan keluarga juga menuntut catatan yang lebih rapi.

Jika Anda ragu apakah usaha Anda masih berhak atas tarif 0,5% atau perlu bersiap beralih, tim kami dapat membantu melalui layanan Konsultasi Pajak maupun Retainer Pajak Bulanan. Penjelasan resmi DJP dapat dibaca di situs Direktorat Jenderal Pajak.

Artikel ini bersifat informasi umum. Kondisi setiap usaha berbeda, jadi konsultasikan kasus Anda sebelum mengambil keputusan.
Lihat layananChat WhatsApp