Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Laporan tahunan PT kini bukan sekadar dokumen internal untuk pemegang saham. Sejak Permenkum 49/2025 berlaku, persetujuan laporan tahunan wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). PT yang tidak memenuhinya dapat ditegur, lalu diblokir aksesnya.
Ditjen AHU sudah mengumumkan jadwal sanksinya. Teguran tertulis berlaku 1–31 Desember 2026, dan pemblokiran akses SABH dimulai 2 Januari 2027 bagi PT yang belum menyampaikan laporan tahunan periode 2025. Sebagai relaksasi, tarif PNBP pemberitahuan persetujuan laporan tahunan ditetapkan Rp0 sampai 31 Desember 2026 melalui Permenkum 13/2026.
Artinya, waktu yang tersisa tinggal beberapa minggu. Artikel ini merangkum dasar hukumnya, jadwalnya, dampak blokir, dan langkah yang perlu dilakukan sekarang.
Daftar isi
Dasar hukum kewajiban laporan tahunan
| Ketentuan | Isi pokok |
|---|---|
| Pasal 66 UU 40/2007 tentang PT | Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah dewan komisaris, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir |
| Pasal 68 UU PT | Kriteria PT yang laporan keuangannya wajib diaudit akuntan publik |
| Pasal 16 Permenkum 49/2025 | Persetujuan RUPS atas laporan tahunan dituangkan dalam akta notaris, lalu disampaikan melalui notaris kepada Menteri melalui SABH dalam 30 hari sejak akta ditandatangani |
| Pasal 17–20 Permenkum 49/2025 | Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pemblokiran akses SABH; pembukaan blokir dikenai PNBP berdasarkan PP 30/2026 |
| Permenkum 13/2026 | Tarif PNBP Rp0 untuk pemberitahuan persetujuan laporan tahunan, baik PT wajib audit maupun tidak, sampai 31 Desember 2026 |
Permenkum 49/2025 ditetapkan 11 Desember 2025 dan berlaku 17 Desember 2025, menggantikan Permenkumham 21/2021.
Jadwal yang perlu dicatat
| Waktu | Yang terjadi |
|---|---|
| 1 Juni 2026 | Penyampaian laporan tahunan periode 2025 melalui SABH mulai diwajibkan |
| Sampai November 2026 | Masa penyampaian laporan periode 2025 diperpanjang oleh Ditjen AHU |
| 1–31 Desember 2026 | Teguran tertulis melalui SABH bagi PT yang belum menyampaikan |
| 31 Desember 2026 | Batas akhir tarif PNBP Rp0 |
| 2 Januari 2027 | Pemblokiran akses SABH bagi PT yang belum menyampaikan laporan periode 2025 |
| 2 Januari – 30 Juni 2027 | Masa penyampaian laporan tahunan periode 2026 |
PT yang didirikan pada 2026, atau yang tahun bukunya belum berakhir pada 2026, menyampaikan laporan pada periode pelaporan berikutnya.
Apa dampak blokir SABH?
Pemblokiran tidak membuat PT bubar atau legalitasnya hilang. Namun, akses PT ke layanan administrasi badan hukum tertutup. Dalam praktik, ini berarti transaksi yang memerlukan SABH ikut tertahan, misalnya:
- perubahan anggaran dasar, seperti kenaikan modal, perubahan KBLI, atau pindah domisili;
- penggantian direksi dan dewan komisaris;
- pengalihan saham dan perubahan pemegang saham;
- pembaruan data pemilik manfaat.
Bayangkan PT yang sudah menandatangani perjanjian investasi dan harus menaikkan modal dalam 30 hari. Jika akses SABH-nya diblokir, akta perubahan tidak dapat diproses tepat waktu, padahal pemberitahuan perubahan juga punya tenggat. Biaya keterlambatan seperti ini sering jauh lebih besar daripada biaya menyusun laporan tahunan.
Membuka blokir juga tidak otomatis. PT tetap harus menyampaikan laporan yang tertunggak dan membayar PNBP pembukaan blokir sesuai PP 30/2026.
Isi laporan tahunan dan siapa yang menyusun
Menurut Pasal 66 ayat (2) UU PT, laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
- laporan keuangan, terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan;
- laporan kegiatan perseroan;
- laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bagi PT yang wajib;
- rincian masalah yang timbul selama tahun buku dan memengaruhi kegiatan usaha;
- laporan tugas pengawasan dewan komisaris;
- nama anggota direksi dan dewan komisaris;
- gaji dan tunjangan anggota direksi serta honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris.
Laporan keuangan wajib diaudit akuntan publik bila PT memenuhi kriteria Pasal 68 UU PT, misalnya aset atau omzet paling sedikit Rp50 miliar, atau menghimpun dana masyarakat. Penjelasannya ada di artikel kapan perusahaan wajib audit.
Langkah menyelesaikan laporan tahunan sebelum blokir
- Rampungkan laporan keuangan tahun buku 2025. Gunakan standar akuntansi yang sesuai, misalnya SAK EP untuk entitas privat. Bila wajib audit, segera jadwalkan auditor.
- Susun laporan tahunan sesuai Pasal 66 UU PT, lalu minta dewan komisaris menelaahnya.
- Selenggarakan RUPS tahunan untuk menyetujui laporan tahunan. RUPS dapat diganti dengan keputusan sirkuler bila seluruh pemegang saham menyetujui dan menandatanganinya, sebagaimana kami bahas di keputusan sirkuler pengganti RUPS.
- Tuangkan persetujuan dalam akta notaris.
- Minta notaris menyampaikan pemberitahuan melalui SABH dalam 30 hari sejak akta ditandatangani. Selama Desember 2026, tarif PNBP-nya masih Rp0.
- Simpan bukti penerimaan pemberitahuan dan jadikan laporan tahunan agenda rutin, agar periode 2026 dapat disampaikan antara 2 Januari dan 30 Juni 2027.
Uraian lebih lengkap tentang RUPS tahunan ada di artikel RUPS tahunan: kewajiban yang sering terlupa.
Bagaimana dengan PT Perorangan?
PT Perorangan tidak menyelenggarakan RUPS seperti PT persekutuan modal. Kewajibannya adalah menyampaikan laporan keuangan melalui SABH. Permenkum 49/2025 mengatur sanksi bila kewajiban ini tidak dipenuhi, berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, sampai pencabutan status badan hukum. Pemilik PT Perorangan sebaiknya tidak menganggap kewajiban ini ringan.
Pertanyaan seputar laporan tahunan PT
PT kami tidak beroperasi sepanjang 2025. Apakah tetap wajib?
Ya. Kewajiban melekat selama PT berstatus badan hukum, meskipun tidak ada kegiatan. Jika PT memang tidak akan dipakai lagi, pertimbangkan pembubaran yang tertib daripada membiarkannya menumpuk kewajiban.
Apakah laporan tahunan harus diaudit?
Tidak selalu. Kewajiban audit hanya bagi PT yang memenuhi kriteria Pasal 68 UU PT. Namun, PT yang tidak wajib audit tetap harus menyusun laporan keuangan dan laporan tahunan.
Sudah RUPS, tetapi belum dibuat akta notaris. Apakah cukup?
Belum. Permenkum 49/2025 mensyaratkan persetujuan RUPS dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan melalui SABH.
Apakah blokir SABH memengaruhi NIB atau perizinan di OSS?
Blokir terjadi di sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum. Namun, perubahan data PT yang terhambat di SABH dapat ikut menghambat pembaruan data di OSS yang bergantung padanya.
Kesimpulan
Kewajiban laporan tahunan PT sudah ada sejak UU PT 2007. Yang baru adalah pengawasannya: laporan kini masuk ke SABH dan ketidakpatuhan berujung pemblokiran. Bagi PT yang belum menyampaikan laporan periode 2025, Desember 2026 adalah kesempatan terakhir dengan tarif Rp0 sebelum blokir berlaku pada 2 Januari 2027.
SKBB Consulting dapat membantu dari penyusunan laporan keuangan tahunan sampai akta RUPS dan perubahan data PT, atau melalui Retainer Legal Korporasi.


