Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu kini diatur dalam undang-undang baru. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026, dan undang-undang tersebut kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 27 Tahun 2026 yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. UU ini terdiri atas 23 bab dan 313 pasal.
UU 27/2026 adalah tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 31 Oktober 2024. Putusan itu memerintahkan pembentuk undang-undang menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja, paling lama dalam dua tahun.
Bagi pengusaha, perubahan paling langsung terasa ada pada kontrak kerja. Batas PKWT turun dari 5 tahun menjadi 4 tahun, dan pelanggaran syarat tertentu membuat pekerja kontrak berubah status menjadi pekerja tetap demi hukum.
Catatan sumber: nomor pasal dalam artikel ini mengikuti pemberitaan dan ulasan hukum atas UU 27/2026. Sebelum dipakai untuk menyusun kontrak, cocokkan dengan salinan resmi undang-undang.
Daftar isi
Ringkasan perubahan PKWT
| Aspek | Aturan sebelumnya (UU Cipta Kerja dan PP 35/2021) | UU 27/2026 |
|---|---|---|
| Jangka waktu | Paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan | Paling lama 2 tahun, dapat diperpanjang 2 kali masing-masing paling lama 1 tahun, total 4 tahun (Pasal 82) |
| Pemberitahuan perpanjangan | Tidak diatur secara tegas dalam UU Cipta Kerja | Tertulis kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum PKWT berakhir |
| Bentuk | Tertulis | Tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin; bila ada versi dua bahasa yang berbeda, versi bahasa Indonesia yang berlaku (Pasal 83) |
| PKWT tidak tertulis | Menjadi PKWTT | Tetap menjadi PKWTT demi hukum (Pasal 85) |
| Masa percobaan | Dilarang | Dilarang; klausul percobaan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung (Pasal 86) |
| Pencatatan | Wajib dicatatkan | Wajib dicatatkan kepada pemerintah pusat atau daerah paling lama 3 hari kerja sejak ditandatangani (Pasal 87) |
| Kompensasi akhir kontrak | Wajib (Pasal 61A UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja; PP 35/2021) | Tetap wajib (Pasal 88), dengan sanksi administratif bila tidak dibayar (Pasal 89) |
Pekerjaan apa yang boleh memakai PKWT
Pasal 87 ayat (1) UU 27/2026 membatasi PKWT pada pekerjaan yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
- pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
- pekerjaan yang bersifat musiman;
- pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan;
- pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya tidak tetap.
PKWT tidak boleh dipakai untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jika syarat jenis pekerjaan ini tidak terpenuhi, PKWT berubah menjadi PKWTT demi hukum (Pasal 87 ayat (5)). Penilaiannya melihat pekerjaan yang benar-benar dilakukan, bukan nama jabatan di kontrak.
Contohnya, staf administrasi keuangan yang mengerjakan pembukuan rutin setiap bulan sulit dikategorikan sebagai pekerjaan sementara. Sebaliknya, tenaga tambahan untuk proyek implementasi sistem selama 18 bulan atau pekerja musiman menjelang hari raya lebih mudah dibenarkan sebagai PKWT.
Jangka waktu dan perpanjangan
Skema maksimal PKWT berbasis waktu kini:
- kontrak awal paling lama 2 tahun;
- perpanjangan pertama paling lama 1 tahun;
- perpanjangan kedua paling lama 1 tahun.
Totalnya paling lama 4 tahun. Bila ingin memperpanjang, pemberi kerja wajib memberi tahu pekerja secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir. Kebiasaan memperpanjang kontrak secara lisan atau di hari terakhir sebaiknya dihentikan.
Uang kompensasi saat PKWT berakhir
Pasal 88 UU 27/2026 mewajibkan pemberi kerja membayar uang kompensasi ketika PKWT berakhir, dengan mempertimbangkan masa kerja. Undang-undang tidak mencantumkan rumusnya. Selama tidak bertentangan dengan UU baru, peraturan pelaksana lama tetap berlaku (Pasal 310), sehingga rumus dalam PP 35/2021 masih menjadi acuan praktis:
- masa kerja 12 bulan secara terus-menerus: 1 bulan upah;
- masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan: masa kerja/12 x 1 bulan upah;
- masa kerja lebih dari 12 bulan: masa kerja/12 x 1 bulan upah.
Kompensasi dibayarkan pada akhir setiap periode kontrak, termasuk sebelum perpanjangan. PP 35/2021 juga mengecualikan tenaga kerja asing dari kewajiban kompensasi ini.
Contoh. Pekerja PKWT dengan upah Rp6.000.000 menyelesaikan kontrak 18 bulan. Kompensasinya 18/12 x Rp6.000.000 = Rp9.000.000.
Jika kompensasi tidak dibayar, Pasal 89 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Kompensasi berbeda dengan ganti rugi bila kontrak diakhiri lebih cepat. Pihak yang mengakhiri PKWT sebelum waktunya, di luar alasan yang dibenarkan undang-undang, dapat diwajibkan membayar upah sisa masa kontrak (Pasal 90).
Bagaimana dengan kontrak yang sedang berjalan?
Menurut ulasan BP Lawyers atas UU 27/2026, undang-undang ini tidak memuat ketentuan peralihan umum yang membebaskan seluruh PKWT lama dari batas baru. Artinya, kontrak yang sudah berjalan perlu ditinjau satu per satu, terutama:
- PKWT yang total durasinya, termasuk perpanjangan yang direncanakan, akan melewati 4 tahun;
- PKWT untuk posisi yang sebenarnya bersifat tetap;
- PKWT yang masih memuat klausul masa percobaan;
- PKWT yang belum dicatatkan;
- PKWT yang kompensasinya belum pernah dibayar pada akhir periode sebelumnya.
Untuk kasus yang berada di wilayah abu-abu, misalnya kontrak yang ditandatangani sebelum 28 Oktober 2026 dengan durasi kumulatif di atas 4 tahun, sebaiknya ambil sikap konservatif dan konsultasikan sebelum memperpanjang.
Langkah audit PKWT untuk perusahaan
- Inventarisasi seluruh pekerja kontrak. Catat jabatan, tugas nyata, tanggal mulai, perpanjangan, dan rencana perpanjangan.
- Uji jenis pekerjaannya terhadap Pasal 87 ayat (1). Pekerjaan yang bersifat tetap sebaiknya dialihkan ke PKWTT.
- Hitung durasi kumulatif dan tandai yang mendekati batas 4 tahun.
- Perbarui templat kontrak. Gunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin, hapus klausul masa percobaan, dan cantumkan dasar jenis pekerjaannya.
- Pastikan pencatatan dalam 3 hari kerja sejak penandatanganan.
- Siapkan anggaran kompensasi untuk setiap kontrak yang berakhir atau diperpanjang.
- Buat kalender pemberitahuan perpanjangan, paling lambat 7 hari sebelum kontrak berakhir.
Untuk perusahaan dengan pekerja asing atau mitra asing, ingat juga ketentuan bahasa kontrak yang kami bahas di kontrak berbahasa asing wajib berbahasa Indonesia.
Pertanyaan seputar PKWT setelah UU 27/2026
Apakah PKWT sekarang paling lama 5 tahun atau 4 tahun?
Menurut Pasal 82 UU 27/2026, paling lama 4 tahun: kontrak awal 2 tahun ditambah dua kali perpanjangan masing-masing paling lama 1 tahun.
Bolehkah PKWT memakai masa percobaan?
Tidak. Klausul masa percobaan dalam PKWT batal demi hukum, dan masa kerjanya tetap dihitung. Masa percobaan hanya untuk pekerja tetap, paling lama 3 bulan.
Kontrak tidak dicatatkan dalam 3 hari kerja. Apakah otomatis menjadi pekerja tetap?
Ulasan hukum yang ada menilai keterlambatan pencatatan tidak dengan sendirinya mengubah status menjadi PKWTT, karena konsekuensi PKWTT dikaitkan dengan bentuk tertulis dan jenis pekerjaan. Namun, pencatatan tetap wajib dan sebaiknya tidak dilewatkan.
Apakah kompensasi wajib dibayar bila kontrak diperpanjang?
Ya. Menurut PP 35/2021 yang masih dipakai sebagai acuan, kompensasi dibayar pada akhir setiap periode kontrak, termasuk sebelum perpanjangan.
Kesimpulan
UU 27/2026 mempersempit ruang PKWT: durasinya paling lama 4 tahun, hanya untuk pekerjaan yang benar-benar tidak tetap, wajib tertulis dan dicatatkan, tanpa masa percobaan, dan tetap disertai kompensasi. Kesalahan pada salah satu syarat utama dapat mengubah pekerja kontrak menjadi pekerja tetap beserta seluruh konsekuensinya.
SKBB Consulting dapat membantu meninjau dan menyusun ulang kontrak kerja melalui layanan Kontrak dan Perjanjian atau Retainer Legal Korporasi.


