Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Banyak perusahaan Indonesia menandatangani kontrak berbahasa asing, biasanya bahasa Inggris, dengan mitra luar negeri, investor, atau pemberi lisensi. Tidak sedikit pula kontrak antara dua perusahaan Indonesia yang ditulis hanya dalam bahasa Inggris karena memakai templat global. Pertanyaannya, apakah kontrak seperti itu sah, dan bisakah dibatalkan karena tidak ada versi bahasa Indonesianya?
Jawabannya tidak hitam putih. Undang-undang memakai kata “wajib”, tetapi tidak menyebut sanksinya. Pengadilan pernah membatalkan kontrak atas dasar ini, sementara Mahkamah Agung kemudian memberi pedoman yang lebih longgar. Artikel ini menelusuri aturan dan putusan pentingnya, lalu menerjemahkannya menjadi langkah praktis.
Daftar isi
Aturannya: Pasal 31 UU 24/2009 dan Perpres 63/2019
Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.
Pasal 31 ayat (2) menambahkan, perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
Peraturan Presiden 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia mempertegasnya. Menurut Pasal 26, bahasa asing dalam perjanjian berfungsi sebagai padanan atau terjemahan dari naskah bahasa Indonesia. Jika timbul perbedaan penafsiran, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati para pihak dalam perjanjian.
Yang tidak ada di kedua aturan itu adalah sanksi. Tidak ada pasal yang menyatakan perjanjian tanpa bahasa Indonesia batal demi hukum. Celah inilah yang kemudian diisi oleh pengadilan.
Putusan Nine AM: kontrak dinyatakan batal
Perkara yang paling sering dirujuk adalah Nine AM Ltd. melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari. Perjanjian pinjaman di antara keduanya dibuat hanya dalam bahasa Inggris. Debitur Indonesia menggugat dengan dalil perjanjian itu melanggar Pasal 31 UU 24/2009. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan dan menyatakan perjanjian batal demi hukum. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding dan kasasi (Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015).
Logika hukumnya bertumpu pada Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Perjanjian yang melanggar undang-undang dianggap memiliki sebab yang terlarang, sehingga tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian. Putusan ini membuat banyak pelaku usaha asing waspada, karena pihak Indonesia yang ingin lepas dari kewajibannya bisa memakai argumen bahasa.
SEMA 3/2023: tidak otomatis batal
Pada 2023, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang memuat rumusan hasil rapat pleno kamar. Rumusan kamar perdatanya menyatakan bahwa perjanjian antara pihak Indonesia dan pihak asing dalam bahasa asing tanpa terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan. Pengecualiannya, jika dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan itu disebabkan iktikad tidak baik salah satu pihak.
Pedoman ini mengurangi risiko, tetapi ada tiga catatan penting:
- SEMA adalah pedoman bagi hakim, bukan peraturan perundang-undangan. Ia tidak mengubah bunyi Pasal 31 dan secara teori dapat tidak diikuti.
- Ukuran iktikad tidak baik belum jelas. SEMA tidak memberi parameter objektif, sehingga ruang perdebatan di persidangan tetap terbuka.
- Cakupannya perjanjian dengan pihak asing. Kontrak antara dua pihak Indonesia yang hanya berbahasa Inggris tidak disebut dalam rumusan itu. Padahal Pasal 31 ayat (1) jelas berlaku untuk mereka.
Putusan MK: kewajibannya tetap berlaku
Pasal 31 ayat (1) pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta norma tersebut dimaknai ulang agar akibat hukum dari perjanjian berbahasa asing menjadi lebih pasti. Dalam Putusan Nomor 173/PUU-XXIII/2025 dan 188/PUU-XXIII/2025, MK menolak permohonan tersebut.
Bagi pelaku usaha, maknanya sederhana. Kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) tetap berlaku sebagaimana tertulis. Ketidakpastian soal akibat hukumnya belum diselesaikan oleh pembentuk undang-undang. Selama itu belum ada, cara paling aman adalah mematuhinya.
Peta risiko kontrak berbahasa asing
| Kondisi kontrak | Tingkat risiko | Catatan |
|---|---|---|
| Hanya bahasa asing, para pihak Indonesia dan asing | Sedang | SEMA 3/2023 melindungi, kecuali terbukti ada iktikad tidak baik |
| Hanya bahasa asing, para pihak sama-sama Indonesia | Tinggi | Tidak tercakup rumusan SEMA; Pasal 31 ayat (1) berlaku penuh |
| Dwibahasa tanpa klausul bahasa yang berlaku | Sedang | Sengketa bergeser ke versi mana yang menentukan bila isinya berbeda |
| Dwibahasa, ditandatangani bersamaan, dengan klausul bahasa yang berlaku | Rendah | Sejalan dengan Pasal 26 Perpres 63/2019 |
Cara menyusun kontrak dwibahasa yang aman
- Siapkan versi bahasa Indonesia sejak awal, bukan terjemahan menyusul setelah tanda tangan. Kedua versi ditandatangani pada waktu yang sama.
- Cantumkan klausul bahasa. Tegaskan bahwa kedua versi sama-sama mengikat dan tentukan versi yang berlaku bila ada perbedaan penafsiran.
- Selaraskan istilah teknis. Buat definisi yang konsisten di kedua bahasa untuk istilah seperti indemnity, warranty, atau termination for convenience, yang tidak selalu punya padanan persis.
- Gunakan format dua kolom agar setiap pasal mudah dibandingkan.
- Pakai penerjemah tersumpah untuk kontrak bernilai besar atau dokumen yang akan diajukan ke instansi dan pengadilan.
- Rapikan kontrak lama. Untuk kontrak yang masih berjalan dan hanya berbahasa asing, buat addendum yang memuat versi bahasa Indonesia beserta pernyataan para pihak bahwa isinya sama.
- Perhatikan dokumen yang memang wajib berbahasa Indonesia, misalnya akta notaris, yang harus dibuat dalam bahasa Indonesia menurut UU Jabatan Notaris.
Untuk unsur isi kontrak lainnya, lihat klausul penting dalam perjanjian kerja sama bisnis.
Pertanyaan seputar kontrak berbahasa asing
Apakah kontrak yang hanya berbahasa Inggris otomatis batal?
Tidak otomatis. Sejak SEMA 3/2023, hakim dipedomani untuk tidak membatalkan perjanjian dengan pihak asing hanya karena tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, kecuali ada iktikad tidak baik. Risikonya tetap ada, terutama untuk kontrak antara sesama pihak Indonesia.
Versi bahasa mana yang berlaku jika isinya berbeda?
Perpres 63/2019 memberi kebebasan kepada para pihak untuk menyepakati versi yang berlaku. Karena itu, klausul bahasa sebaiknya selalu dicantumkan.
Apakah perjanjian kerja dengan tenaga kerja asing juga wajib berbahasa Indonesia?
Ya. Perjanjian kerja yang melibatkan perusahaan Indonesia termasuk dalam cakupan Pasal 31 UU 24/2009. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), Pasal 57 UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja bahkan menetapkan bahwa versi bahasa Indonesia yang berlaku bila ada perbedaan penafsiran.
Kontrak kami terlanjur hanya berbahasa Inggris. Apa yang perlu dilakukan?
Buat addendum dwibahasa yang ditandatangani kedua pihak. Langkah ini paling mudah dilakukan saat hubungan masih baik, bukan ketika sengketa sudah muncul.
Kesimpulan
Kewajiban berbahasa Indonesia dalam perjanjian tetap berlaku. SEMA 3/2023 mengurangi risiko pembatalan untuk kontrak dengan pihak asing, tetapi tidak menghapus kewajibannya dan tidak melindungi kontrak antara sesama pihak Indonesia. Kontrak dwibahasa dengan klausul bahasa yang jelas adalah cara paling murah untuk menutup celah ini.
SKBB Consulting menyusun dan meninjau kontrak dwibahasa melalui layanan Penyusunan & Review Perjanjian, termasuk addendum untuk kontrak yang sudah berjalan.


