SKBB Consulting Solusindo

Beranda/Artikel

Keuangan

Penyusutan Fiskal Menurut PMK 72/2023: Kelompok Harta, Tarif, dan Contoh Hitung

12 Nov 2026 • 6 menit baca

Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Penyusutan fiskal adalah pembebanan biaya perolehan aset tetap dalam penghitungan pajak penghasilan, mengikuti aturan perpajakan. Angkanya sering berbeda dengan penyusutan di laporan keuangan, yang mengikuti standar akuntansi dan taksiran manajemen. Selisih keduanya muncul sebagai koreksi fiskal di SPT Tahunan.

Dasar hukumnya adalah Pasal 11 UU PPh sebagaimana diubah UU HPP, dengan aturan pelaksana PMK 72/2023 yang berlaku sejak 17 Juli 2023. PMK ini menggantikan beberapa aturan lama, termasuk PMK 96/2009 tentang jenis harta, dan kini menjadi acuan tunggal penyusutan dan amortisasi untuk keperluan pajak.

Harta apa yang disusutkan

Penyusutan dilakukan atas harta berwujud yang:

  • masa manfaatnya lebih dari satu tahun;
  • dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Tanah tidak disusutkan, kecuali dalam kondisi khusus tertentu. Persediaan barang dagangan juga bukan objek penyusutan.

Kelompok harta dan tarif penyusutan

Kelompok hartaMasa manfaatTarif garis lurusTarif saldo menurun
Bukan bangunan, kelompok 14 tahun25%50%
Bukan bangunan, kelompok 28 tahun12,5%25%
Bukan bangunan, kelompok 316 tahun6,25%12,5%
Bukan bangunan, kelompok 420 tahun5%10%
Bangunan permanen20 tahun, atau sesuai masa manfaat sebenarnya5%Tidak boleh
Bangunan tidak permanen10 tahun10%Tidak boleh

Jenis harta untuk setiap kelompok tercantum dalam lampiran PMK 72/2023. Contoh umumnya: komputer, printer, dan sepeda motor masuk kelompok 1; mobil, truk, dan sebagian mesin masuk kelompok 2; mesin berat tertentu masuk kelompok 3 atau 4. Selalu cocokkan dengan lampiran, karena PMK 72/2023 menambah dan memindahkan beberapa jenis harta dibanding aturan lama.

Jika jenis harta tidak tercantum dalam lampiran, wajib pajak memakai masa manfaat kelompok 3 (Pasal 4 PMK 72/2023). Wajib pajak yang ingin memakai masa manfaat lain dapat mengajukan permohonan kepada DJP.

Metode: garis lurus atau saldo menurun

  • Garis lurus: beban penyusutan sama setiap tahun.
  • Saldo menurun: tarif dikalikan nilai sisa buku, sehingga beban besar di awal dan mengecil kemudian. Pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku disusutkan sekaligus.

Bangunan hanya boleh memakai garis lurus. Untuk harta bukan bangunan, wajib pajak bebas memilih, tetapi harus taat asas: metode yang dipilih dipakai konsisten untuk harta tersebut.

Kapan penyusutan dimulai

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta (Pasal 5 PMK 72/2023). Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, misalnya pabrik yang sedang dibangun, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan.

Dengan persetujuan DJP, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta mulai digunakan atau bulan harta mulai menghasilkan. Mulai menghasilkan berarti mulai berproduksi, tanpa melihat kapan penghasilannya diterima.

Pada tahun pertama, penyusutan dihitung secara proporsional sesuai jumlah bulan.

Bangunan permanen dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun

Sejak UU HPP, wajib pajak dapat menyusutkan bangunan permanen sesuai masa manfaat sebenarnya bila lebih dari 20 tahun (Pasal 6 PMK 72/2023). Pilihan ini disampaikan melalui pemberitahuan kepada DJP sesuai tata cara dalam PMK tersebut. Untuk bangunan yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022, batas pemberitahuannya sudah lewat, yaitu 30 April 2024.

Pilihan ini relevan bila perusahaan ingin beban fiskal mendekati penyusutan komersial, misalnya karena laporan keuangan memakai masa manfaat 30 sampai 40 tahun.

Biaya perbaikan

Biaya perbaikan yang manfaatnya lebih dari satu tahun tidak langsung dibebankan. Biaya itu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal harta yang bersangkutan, lalu dibebankan melalui penyusutan (Pasal 7 PMK 72/2023). Biaya pemeliharaan rutin yang manfaatnya tidak lebih dari satu tahun tetap dapat dibebankan langsung.

Contoh hitung

PT Maju membeli mesin produksi seharga Rp240.000.000 pada April 2026. Mesin ini termasuk kelompok 2, dengan masa manfaat 8 tahun.

TahunGaris lurus 12,5%Saldo menurun 25%
2026 (9 bulan)Rp22.500.00025% x Rp240 juta x 9/12 = Rp45.000.000
2027Rp30.000.00025% x Rp195 juta = Rp48.750.000
2028Rp30.000.00025% x Rp146,25 juta = Rp36.562.500

Dengan saldo menurun, beban pajak di tahun-tahun awal lebih besar, sehingga PPh Badan di awal lebih kecil. Pilihan ini menguntungkan arus kas, tetapi harus diterapkan konsisten.

Koreksi fiskal: menjembatani laporan keuangan dan SPT

Misalkan di laporan keuangan PT Maju menyusutkan mesin tersebut selama 10 tahun dengan garis lurus. Beban komersialnya Rp24.000.000 setahun, atau Rp18.000.000 untuk 9 bulan pada 2026.

Uraian 2026KomersialFiskal (garis lurus)Koreksi
Beban penyusutanRp18.000.000Rp22.500.000Negatif Rp4.500.000

Koreksi negatif mengurangi laba fiskal. Perbedaan ini bersifat sementara karena total penyusutan selama umur aset akan sama. Bagi entitas yang memakai SAK EP, perbedaan temporer seperti ini juga menjadi dasar pengakuan pajak tangguhan. Pembahasan SAK EP ada di artikel SAK EP pengganti SAK ETAP.

Kendaraan dinas sedan dan sejenisnya

Untuk sedan, jip, dan kendaraan sejenis yang dimiliki perusahaan dan dipakai pegawai tertentu karena jabatannya, biaya penyusutan dan pemeliharaannya hanya dapat dibebankan 50% sesuai KEP-220/PJ/2002. Kendaraan operasional seperti minibus untuk antar jemput karyawan atau kendaraan barang tidak terkena pembatasan ini.

Saat aset dijual atau rusak

Jika aset dijual, selisih antara harga jual dan nilai sisa buku fiskal menjadi penghasilan atau kerugian. Jika aset rusak atau hilang dan ada penggantian asuransi, penggantian itu menjadi penghasilan, dan nilai sisa buku fiskalnya dibebankan sebagai kerugian. Karena itu, daftar aset tetap fiskal harus diperbarui setiap kali ada pembelian, penjualan, atau penghapusan aset.

Kesalahan yang sering terjadi

  • Menyamakan penyusutan fiskal dengan penyusutan komersial tanpa koreksi.
  • Memasukkan aset ke kelompok yang salah, atau tidak memakai kelompok 3 untuk aset yang tidak tercantum di lampiran.
  • Menyusutkan bangunan dengan saldo menurun.
  • Membebankan biaya perbaikan besar sekaligus.
  • Tidak memperbarui daftar aset setelah penjualan atau penghapusan.
  • Membebankan penuh penyusutan sedan dinas.

Pertanyaan seputar penyusutan fiskal

Apakah UMKM pengguna PPh Final 0,5% perlu menghitung penyusutan fiskal?

Untuk menghitung PPh final, tidak, karena pajaknya dihitung dari omzet. Namun, daftar aset tetap tetap diperlukan untuk laporan keuangan, dan menjadi penting saat usaha beralih ke tarif umum.

Bolehkah mengganti metode dari garis lurus ke saldo menurun?

Metode harus diterapkan taat asas untuk harta yang sama. Perubahan metode sebaiknya tidak dilakukan tanpa dasar yang jelas, karena berisiko dikoreksi saat pemeriksaan.

Laptop seharga Rp5 juta, perlu disusutkan atau langsung dibebankan?

Laptop memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, sehingga secara fiskal disusutkan sebagai harta kelompok 1, yaitu 4 tahun.

Kesimpulan

Penyusutan fiskal menurut PMK 72/2023 mengikuti aturan yang relatif pasti: kelompok harta dari lampiran, masa manfaat dan tarif yang baku, saat mulai pada bulan pengeluaran, dan perlakuan khusus untuk bangunan serta biaya perbaikan. Kunci kepatuhannya adalah daftar aset tetap fiskal yang terpisah dari daftar aset komersial dan direkonsiliasi setiap tahun.

SKBB Consulting dapat membantu menyusun daftar aset dan rekonsiliasi fiskal melalui layanan Tax Review, Stock Opname Aset, dan Setup Sistem Akuntansi.

Artikel ini bersifat informasi umum. Kondisi setiap usaha berbeda, jadi konsultasikan kasus Anda sebelum mengambil keputusan.
Lihat layananChat WhatsApp