Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Pajak marketplace sudah berjalan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas omzet pedagang dalam negeri. PMK ini ditetapkan 11 Juni 2025 dan berlaku 14 Juli 2025, tetapi pemungutan baru dimulai setelah DJP menunjuk marketplace tertentu.
Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, penunjukan dilakukan pada 24 September 2026 terhadap Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dan pemungutan berlaku sejak 1 Oktober 2026. DJP juga menjadwalkan evaluasi pelaksanaannya pada awal November 2026. Karena jadwal di lapangan bisa berbeda antarplatform, cek pemberitahuan resmi di akun penjual Anda.
Yang perlu dipahami sejak awal: ini bukan pajak baru. PMK 37/2025 hanya mengubah cara pelunasan pajak yang memang sudah terutang. Dulu pedagang menyetor sendiri; sekarang sebagian disetorkan oleh marketplace.
Daftar isi
Ringkasan aturan PMK 37/2025
| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| Pemungut | Penyelenggara marketplace yang ditunjuk DJP |
| Yang dipungut | Pedagang dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang berjualan melalui marketplace tersebut |
| Tarif | 0,5% dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM |
| Saat terutang | Saat pembayaran diterima oleh marketplace (Pasal 8 ayat (2)) |
| Tidak dipungut | Enam kelompok transaksi dalam Pasal 10 ayat (1), termasuk orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta yang menyerahkan surat pernyataan |
| Sifat pungutan | Pelunasan PPh final bagi pengguna tarif 0,5% UMKM, atau kredit pajak bagi pengguna tarif umum |
Transaksi yang tidak dipungut
Pasal 10 ayat (1) PMK 37/2025 mengecualikan enam kelompok transaksi:
- Pedagang orang pribadi dengan omzet tahun berjalan sampai Rp500 juta yang sudah menyerahkan surat pernyataan kepada marketplace.
- Jasa pengiriman oleh orang pribadi mitra aplikasi transportasi, seperti ojek daring.
- Pedagang yang menyerahkan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh (SKB).
- Penjualan pulsa dan kartu perdana, karena sudah diatur dalam ketentuan khusus.
- Penjualan emas perhiasan, emas batangan, batu permata, dan sejenisnya oleh pabrikan, pedagang emas perhiasan, atau pengusaha emas batangan.
- Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk perjanjian pengikatan jual beli dan perubahannya.
Perhatikan ongkos kirim. Jika toko mengirim barang dengan kurir sendiri dan menagih ongkosnya kepada pembeli, contoh dalam Lampiran PMK 37/2025 memasukkan ongkos itu ke dasar pemungutan. Pengecualian hanya berlaku bila pengirimannya dilakukan orang pribadi mitra aplikasi transportasi.
Surat pernyataan omzet Rp500 juta
Fasilitas omzet Rp500 juta hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Agar tidak dipungut, pedagang orang pribadi harus menyerahkan surat pernyataan bahwa omzetnya pada tahun berjalan belum melebihi Rp500 juta. Tanpa surat itu, marketplace tetap memungut.
Omzet yang dihitung adalah seluruh omzet usaha tahun berjalan, bukan hanya penjualan di satu platform. Penjualan di toko fisik, media sosial, dan marketplace lain ikut dijumlahkan. Contohnya, toko fisik Rp300 juta ditambah toko daring Rp250 juta berarti omzet Rp550 juta, sehingga batas Rp500 juta sudah terlewati.
Begitu omzet melewati Rp500 juta, pedagang wajib menyerahkan surat pernyataan baru paling lambat akhir bulan saat batas itu terlampaui. Marketplace mulai memungut pada awal bulan berikutnya setelah surat tersebut diterima (Pasal 7). DJP meminta pedagang jujur, karena data dari marketplace dapat dicocokkan dengan SPT dan sumber data lain.
Final atau kredit pajak?
Perlakuan pungutan 0,5% bergantung pada skema PPh yang Anda pakai.
| Jenis pedagang | Perlakuan pungutan |
|---|---|
| Orang pribadi, PT Perorangan, atau koperasi yang memakai PPh Final 0,5% UMKM | Menjadi pelunasan PPh final atas penjualan di marketplace |
| CV, firma, atau PT yang masih dalam masa transisi PP 20/2026 | Sama, sepanjang masih berhak atas tarif final |
| Pedagang yang memakai tarif umum, misalnya omzet di atas Rp4,8 miliar atau PT yang masa transisinya habis | Menjadi kredit pajak (PPh dibayar di muka) di SPT Tahunan |
Ada satu jebakan. Bila penghasilan dari transaksi itu seharusnya dikenai PPh final dengan tarif lebih tinggi dari 0,5%, misalnya sewa ruang yang dikenai PPh final 10%, marketplace hanya memungut 0,5%. Kekurangannya wajib disetor sendiri oleh pedagang.
Penjualan di luar marketplace tetap menjadi tanggung jawab pedagang. PPh final atas penjualan offline atau melalui platform yang tidak ditunjuk harus disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Perubahan aturan PPh final UMKM kami bahas di PPh Final 0,5% UMKM setelah PP 20/2026.
Contoh hitung
Ani adalah pedagang orang pribadi yang memakai PPh Final 0,5%. Ia sudah menyerahkan surat pernyataan omzet di bawah Rp500 juta.
| Bulan | Marketplace | Toko fisik | Omzet kumulatif |
|---|---|---|---|
| Januari–September | Rp320.000.000 | Rp100.000.000 | Rp420.000.000 |
| Oktober | Rp60.000.000 | Rp15.000.000 | Rp495.000.000 |
| November | Rp50.000.000 | Rp10.000.000 | Rp555.000.000 |
| Desember | Rp70.000.000 | Rp20.000.000 | Rp645.000.000 |
- Sampai Oktober, omzet kumulatif masih di bawah Rp500 juta. Tidak ada PPh terutang dan marketplace tidak memungut.
- November, batas Rp500 juta terlewati. Ani wajib menyerahkan surat pernyataan baru paling lambat 30 November. PPh final November dihitung 0,5% x (Rp555 juta − Rp500 juta) = Rp275.000. Karena marketplace belum memungut, Ani menyetor sendiri.
- Desember, marketplace memungut 0,5% x Rp70 juta = Rp350.000. Penjualan toko fisik Rp20 juta tetap disetor sendiri oleh Ani, yaitu Rp100.000.
Di SPT Tahunan, Ani melaporkan seluruh omzet dan PPh final yang dibayar, baik yang dipungut marketplace maupun yang ia setor sendiri.
Langkah praktis untuk pedagang
- Lengkapi NPWP atau NIK dan alamat di akun penjual. Tanpa informasi ini, marketplace tetap memungut (Pasal 8 ayat (8)).
- Hitung omzet tahun berjalan dari semua kanal penjualan. Jangan hanya melihat dasbor satu platform.
- Serahkan dokumen yang sesuai ke setiap marketplace. Pilih surat pernyataan omzet di bawah atau di atas Rp500 juta, atau SKB bila Anda memilikinya.
- Simpan dokumen tagihan dan bukti pungutan setiap bulan. Cocokkan dengan data penjualan dan data di Coretax.
- Setor sendiri pajak atas penjualan di luar marketplace yang ditunjuk.
- Laporkan semuanya di SPT Tahunan. Pastikan pungutan tidak dihitung dua kali dan omzet sesuai pembukuan, agar tidak memicu SP2DK.
Pertanyaan seputar pajak marketplace
Apakah pajak marketplace ini pajak baru?
Tidak. Pajak penghasilan atas penjualan sudah terutang sebelumnya. PMK 37/2025 hanya menunjuk marketplace untuk memungut, menyetor, dan melaporkannya.
Omzet saya di bawah Rp500 juta, tetapi tetap dipungut. Apa yang harus dilakukan?
Periksa apakah surat pernyataan sudah diterima marketplace dan data NPWP atau NIK sudah lengkap. Ajukan koreksi ke marketplace. Jika pungutan sudah terjadi, cara pengembaliannya bergantung pada skema pajak Anda, jadi sebaiknya dikonsultasikan.
Saya berjualan di tiga marketplace. Apakah omzetnya digabung?
Ya. Batas Rp500 juta dihitung dari seluruh omzet usaha Anda pada tahun berjalan. Surat pernyataan disampaikan ke setiap marketplace tempat Anda berjualan.
PT saya sudah memakai tarif umum. Apakah pungutan ini merugikan?
Tidak, selama dicatat dengan benar. Pungutan 0,5% menjadi kredit pajak yang mengurangi PPh Badan terutang di SPT Tahunan. Cara menghitung PPh Badan setelah keluar dari tarif final kami bahas di PT dan CV keluar dari PPh Final 0,5%.
Apakah pedagang tanpa NPWP bisa dikecualikan?
Untuk orang pribadi, NIK yang sudah dipadankan berfungsi sebagai NPWP. Pastikan NIK tercantum di akun penjual. Tanpa informasi identitas, marketplace tetap memungut.
Kesimpulan
Pajak marketplace memindahkan sebagian kewajiban setor dari pedagang ke platform, tetapi tanggung jawab menghitung omzet, menyerahkan surat pernyataan yang benar, dan melaporkan SPT tetap ada pada pedagang. Kesalahan paling umum adalah menghitung omzet hanya dari satu platform dan lupa memperbarui surat pernyataan saat omzet melewati Rp500 juta.
Jika Anda ingin rekonsiliasi pungutan marketplace dan setoran bulanan ditangani rutin, lihat layanan Retainer Pajak Bulanan atau Konsultasi Pajak SKBB Consulting. Informasi resmi DJP dapat dibaca di pajak.go.id.


