SKBB Consulting Solusindo

Beranda/Artikel

Korporasi

Data Protection Officer (DPO): Kewajiban, Tugas, dan Cara Menunjuknya Sesuai UU PDP

1 Okt 2026 • 5 menit baca

Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Sejak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku penuh pada Oktober 2024, pengelolaan data pribadi bukan lagi sekadar urusan tim IT. Setiap usaha yang mengumpulkan nama, nomor telepon, alamat, KTP, atau data transaksi pelanggan dan karyawan memikul kewajiban hukum. Salah satu kewajiban yang paling sering ditanyakan adalah penunjukan Pejabat Pelindungan Data Pribadi, atau yang lebih dikenal sebagai Data Protection Officer (DPO).

Artikel ini membahas apa itu DPO, kapan perusahaan wajib menunjuknya, apa saja tugasnya, siapa yang boleh menjadi DPO, serta langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini.

Apa itu Data Protection Officer (DPO)?

DPO adalah pejabat atau petugas yang ditunjuk perusahaan untuk memastikan pemrosesan data pribadi berjalan sesuai UU PDP. Dalam UU PDP, perusahaan bisa berkedudukan sebagai pengendali data pribadi (pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan) atau prosesor data pribadi (pihak yang memproses data atas nama pengendali). Keduanya dapat diwajibkan menunjuk DPO.

DPO bukan sekadar jabatan di atas kertas. Ia menjadi penghubung antara manajemen, karyawan, subjek data (misalnya pelanggan), dan otoritas pelindungan data pribadi.

Kapan perusahaan wajib menunjuk DPO?

Pasal 53 UU PDP menetapkan tiga kondisi yang mewajibkan penunjukan DPO:

  1. Pemrosesan untuk kepentingan pelayanan publik. Contohnya instansi atau badan yang menyelenggarakan layanan publik.
  2. Pemantauan data pribadi secara teratur dan sistematis dalam skala besar sebagai kegiatan inti. Contohnya platform digital, e-commerce, aplikasi transportasi, fintech, atau penyedia telekomunikasi.
  3. Pemrosesan data pribadi spesifik dalam skala besar sebagai kegiatan inti. Data pribadi spesifik meliputi data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Contohnya rumah sakit, klinik, laboratorium, lembaga keuangan, atau penyelenggara pendidikan anak.

Jika usaha Anda tidak masuk tiga kategori di atas, penunjukan DPO memang tidak diwajibkan secara tegas. Namun kewajiban lain, seperti menjaga keamanan data, memenuhi hak subjek data, dan memberitahukan kebocoran data, tetap berlaku. Karena itu, banyak perusahaan tetap menunjuk penanggung jawab data agar kewajiban tersebut ada pemiliknya.

Tugas DPO menurut UU PDP

Pasal 54 UU PDP mengatur tugas minimal DPO:

  • Memberi informasi dan saran kepada perusahaan agar mematuhi UU PDP.
  • Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan kebijakan internal perusahaan.
  • Memberi saran atas penilaian dampak pelindungan data pribadi (Data Protection Impact Assessment/DPIA) dan memantau pelaksanaannya.
  • Berkoordinasi dan menjadi narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.

Dalam praktik, tugas tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan harian seperti memelihara daftar inventaris data, meninjau kontrak dengan vendor yang menerima data, menangani permintaan akses atau penghapusan data dari pelanggan, dan memimpin penanganan bila terjadi insiden kebocoran.

Siapa yang boleh menjadi DPO?

UU PDP menyebutkan DPO ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik pelindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugasnya. DPO dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih DPO:

  • Pemahaman hukum dan teknis. DPO perlu memahami UU PDP sekaligus cara data mengalir di sistem perusahaan.
  • Akses ke manajemen. DPO harus bisa menyampaikan risiko langsung kepada pengambil keputusan.
  • Menghindari benturan kepentingan. Sebaiknya DPO tidak merangkap jabatan yang justru menentukan tujuan pemrosesan data, agar pengawasannya tetap objektif.
  • Waktu yang cukup. Pada perusahaan dengan volume data besar, DPO sebaiknya tidak hanya menjadi tugas sampingan.

Risiko jika tidak patuh

UU PDP mengatur dua jenis sanksi:

  • Sanksi administratif (Pasal 57): peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan.
  • Sanksi pidana (Pasal 67 sampai 70): misalnya memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum dapat dipidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Bila dilakukan korporasi, pidana denda dapat dijatuhkan paling banyak 10 kali dari ancaman denda.

Di luar sanksi hukum, kebocoran data juga merusak kepercayaan pelanggan, sesuatu yang jauh lebih sulit dipulihkan.

Langkah praktis menuju kepatuhan UU PDP

  1. Petakan data pribadi. Catat data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa, disimpan di mana, siapa yang bisa mengakses, dan kepada siapa data dibagikan.
  2. Tentukan dasar pemrosesan. Pastikan setiap pemrosesan punya dasar hukum, misalnya persetujuan yang sah atau pelaksanaan perjanjian.
  3. Perbarui kebijakan privasi dan formulir persetujuan. Gunakan bahasa yang jelas dan sesuai praktik sebenarnya.
  4. Tinjau kontrak dengan vendor. Vendor yang memproses data atas nama Anda perlu terikat perjanjian pemrosesan data.
  5. Lakukan DPIA untuk pemrosesan yang berisiko tinggi, seperti pemrosesan data spesifik atau pemantauan sistematis.
  6. Siapkan prosedur insiden. Jika terjadi kegagalan pelindungan data, pemberitahuan tertulis wajib disampaikan kepada subjek data dan lembaga pelindungan data pribadi paling lambat 3 x 24 jam (Pasal 46).
  7. Tunjuk DPO dan tetapkan uraian tugasnya secara tertulis.
  8. Latih karyawan yang setiap hari menangani data pribadi.

Checklist singkat

  • Daftar inventaris data pribadi sudah ada dan diperbarui.
  • Kebijakan privasi sesuai dengan praktik pemrosesan yang sebenarnya.
  • Formulir persetujuan mencantumkan tujuan pemrosesan dengan jelas.
  • Perjanjian dengan vendor memuat klausul pelindungan data.
  • Prosedur penanganan kebocoran data dan pemberitahuan 3 x 24 jam tersedia.
  • DPO atau penanggung jawab data sudah ditunjuk secara tertulis.

Pertanyaan seputar DPO

Apakah UMKM wajib menunjuk DPO?

Tidak otomatis. Kewajiban bergantung pada jenis dan skala pemrosesan data, bukan ukuran usaha. UMKM yang kegiatan intinya memproses data kesehatan atau data keuangan pribadi dalam skala besar, misalnya, tetap perlu mempertimbangkannya.

Apakah DPO boleh dari pihak luar?

Boleh. UU PDP memperbolehkan DPO berasal dari dalam maupun luar perusahaan, selama memenuhi syarat profesionalitas dan pengetahuan di bidang pelindungan data pribadi.

Apakah satu DPO bisa menangani beberapa perusahaan dalam satu grup?

Dalam praktik, hal ini umum dilakukan selama DPO dapat menjalankan tugasnya secara efektif untuk setiap entitas. Pastikan penunjukan dan uraian tugasnya dibuat tertulis untuk masing-masing perusahaan.

Apakah aturan pelaksana UU PDP sudah lengkap?

Aturan pelaksana dan kelembagaan pengawas terus berkembang. Karena itu, pantau ketentuan terbaru dan sesuaikan kebijakan internal secara berkala.

Kesimpulan

DPO adalah fondasi kepatuhan UU PDP. Bagi perusahaan yang memenuhi kriteria Pasal 53, penunjukan DPO adalah kewajiban. Bagi perusahaan lain, menunjuk penanggung jawab data tetap langkah paling aman untuk memastikan kewajiban pelindungan data benar-benar dijalankan.

Butuh pendampingan? Tim SKBB membantu pemetaan data, penyusunan kebijakan privasi dan SOP, hingga penunjukan DPO. Lihat layanan Data Protection Officer (DPO) & Kepatuhan UU PDP atau konsultasikan kebutuhan Anda secara gratis.

Artikel ini bersifat informasi umum. Kondisi setiap usaha berbeda, jadi konsultasikan kasus Anda sebelum mengambil keputusan.
Lihat layananChat WhatsApp