SKBB Consulting Solusindo

Data Protection Officer (DPO) & Kepatuhan UU PDP

Pendampingan penunjukan Pejabat Pelindungan Data Pribadi (DPO) dan kepatuhan UU PDP: pemetaan data, kebijakan privasi, SOP, hingga prosedur insiden.

Butuh bantuan menunjuk Pejabat Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Officer/DPO)? SKBB Consulting Solusindo mendampingi pemilik usaha, UMKM, dan perusahaan di Jakarta maupun seluruh Indonesia agar pengelolaan data pribadi pelanggan, karyawan, dan mitra sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

UU PDP berlaku penuh sejak Oktober 2024. Setiap badan usaha yang mengumpulkan, menyimpan, atau memakai data pribadi berkedudukan sebagai pengendali atau prosesor data pribadi, dan wajib menjaga data tersebut dengan standar yang ditetapkan undang-undang. Pada kondisi tertentu, perusahaan juga wajib menunjuk pejabat atau petugas yang khusus menjalankan fungsi pelindungan data pribadi.

Data Protection Officer (DPO) & Kepatuhan UU PDP – SKBB Consulting Solusindo

Kapan perusahaan wajib menunjuk DPO?

Kapan perusahaan wajib menunjuk DPO? – Data Protection Officer (DPO) & Kepatuhan UU PDP

Pasal 53 UU PDP mewajibkan pengendali dan prosesor data pribadi menunjuk pejabat pelindungan data pribadi apabila:

  • pemrosesan data pribadi dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik;
  • kegiatan inti usaha memerlukan pemantauan data pribadi secara teratur dan sistematis dalam skala besar, misalnya platform digital, e-commerce, fintech, atau telekomunikasi; atau
  • kegiatan inti usaha berupa pemrosesan data pribadi spesifik dalam skala besar, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, data anak, data keuangan pribadi, atau catatan kejahatan.

Meski usaha Anda tidak termasuk kategori wajib, menunjuk penanggung jawab data tetap disarankan. Kewajiban menjaga keamanan data dan memberitahukan kegagalan pelindungan data berlaku untuk semua pengendali data pribadi.

Tugas DPO menurut UU PDP

Pasal 54 UU PDP mengatur tugas minimal pejabat pelindungan data pribadi:

  1. Menginformasikan dan memberikan saran kepada perusahaan agar patuh pada UU PDP.
  2. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan kebijakan internal perusahaan.
  3. Memberikan saran atas penilaian dampak pelindungan data pribadi (Data Protection Impact Assessment/DPIA) dan memantau kinerjanya.
  4. Berkoordinasi dan menjadi narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.

DPO ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan hukum, praktik pelindungan data pribadi, dan kemampuan menjalankan tugasnya. DPO dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan.

Risiko jika tidak patuh UU PDP

  • Sanksi administratif: peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data, hingga denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan.
  • Sanksi pidana: perbuatan seperti memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum dapat dipidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Untuk korporasi, pidana denda dapat dijatuhkan sampai 10 kali lipat.
  • Risiko reputasi: kebocoran data menurunkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.

Layanan DPO dari SKBB

Kami membantu dari tahap awal sampai perusahaan siap menjalankan kewajiban UU PDP secara mandiri:

  • Pemetaan data pribadi: data apa saja yang dikumpulkan, dari mana, disimpan di mana, dan dibagikan kepada siapa.
  • Analisis kesenjangan: membandingkan praktik perusahaan dengan kewajiban UU PDP.
  • Dokumen kepatuhan: kebijakan privasi, formulir persetujuan, SOP pemrosesan, prosedur permintaan subjek data, dan perjanjian pemrosesan data dengan vendor.
  • Penunjukan DPO: pendampingan memilih dan menunjuk DPO internal, lengkap dengan surat penunjukan dan uraian tugasnya.
  • Prosedur insiden: rencana penanganan kegagalan pelindungan data, termasuk pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam sebagaimana diatur Pasal 46 UU PDP.
  • Pendampingan berkala: review kepatuhan dan pelatihan singkat bagi karyawan yang menangani data pribadi.

Baca juga panduan lengkapnya: Data Protection Officer (DPO): Kewajiban, Tugas, dan Cara Menunjuknya Sesuai UU PDP.

Alur penunjukan DPO dan dokumen yang Anda terima

Alur layanan Data Protection Officer (DPO) & Kepatuhan UU PDP di SKBB

Setiap tahap menghasilkan dokumen tertulis, sehingga perkembangan pekerjaan selalu bisa Anda periksa.

  1. Konsultasi dan pemetaan awal
    Dokumen: Ringkasan Kebutuhan dan Ruang Lingkup
  2. Inventarisasi data pribadi
    Dokumen: Daftar Inventaris Data Pribadi (data mapping)
  3. Analisis kesenjangan (gap assessment)
    Dokumen: Laporan Kesenjangan Kepatuhan UU PDP
  4. Penyusunan dokumen kepatuhan
    Dokumen: Kebijakan Privasi, SOP Pemrosesan, dan Draf Perjanjian Pemrosesan Data
  5. Penunjukan DPO
    Dokumen: Surat Keputusan / Surat Penunjukan Pejabat Pelindungan Data Pribadi
  6. Pendampingan berkala
    Dokumen: Laporan Kepatuhan Berkala dan Rekomendasi Perbaikan

Biaya layanan DPO

Biaya disampaikan secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Besarnya bergantung pada jumlah dan jenis data pribadi yang dikelola, jumlah sistem atau aplikasi, serta apakah perusahaan membutuhkan pendampingan sekali jalan atau berkala. Konsultasi awal tidak dikenakan biaya.

Kenapa memilih SKBB

  • Tim berlatar belakang hukum, pajak, dan keuangan: setiap langkah memiliki dasar aturan yang jelas.
  • Satu pintu: legalitas, pajak, HKI, dan pembukuan usaha Anda terhubung di satu tim.
  • Biaya transparan: semua biaya disampaikan di awal.
  • Progres terpantau: Anda selalu tahu sampai mana proses berjalan.

Sebelum konsultasi, siapkan hal berikut

  • Gambaran singkat usaha dan kebutuhan Anda
  • Foto atau scan dokumen yang sudah dimiliki
  • Target waktu penyelesaian
  • Daftar pertanyaan yang ingin dijawab

Wilayah layanan dan kerahasiaan data

Kami melayani klien dari kantor SKBB di The Kensington Office Tower, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Klien di Jakarta, Bekasi, dan kota lain di seluruh Indonesia dapat dilayani sepenuhnya secara online: dokumen dikirim digital, diskusi lewat WhatsApp atau video call, dan hasil diserahkan dalam bentuk soft copy maupun fisik bila diperlukan.

Dokumen yang Anda kirim, seperti KTP, akta, laporan keuangan, atau data produk, hanya dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Akses dibatasi pada tim yang menangani, dan data tidak dibagikan di luar keperluan pengurusan, misalnya kepada notaris atau instansi terkait.

Informasi resmi dapat Anda periksa di situs AHU Online Kementerian Hukum. Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu, jadi kami selalu memakai aturan terbaru saat mengerjakan permohonan Anda.

Kajian akademis: data protection officer sebagai fungsi tata kelola

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggeser paradigma kepatuhan dari sekadar memiliki kebijakan privasi menjadi kewajiban membuktikan akuntabilitas. Dalam kajian tata kelola, prinsip ini dikenal sebagai accountability principle: pengendali data tidak cukup menyatakan dirinya patuh, tetapi harus mampu menunjukkan bukti kepatuhannya kapan pun diminta. Data protection officer adalah fungsi yang dirancang untuk menjaga pembuktian tersebut tetap hidup dalam operasional sehari-hari.

Independensi dan metode kerja

Literatur manajemen risiko menempatkan peran ini pada lini pertahanan kedua, yaitu fungsi yang independen dari unit bisnis namun cukup dekat untuk memahami alur datanya. Independensi itu penting, sebab konflik kepentingan muncul ketika pihak yang memproses data sekaligus menilai kepatuhannya sendiri. Karena itu, pendekatan kami dimulai dari pemetaan aliran data, penilaian dasar hukum pemrosesan, dan analisis kesenjangan, kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan, catatan kegiatan pemrosesan, serta prosedur penanganan insiden yang dapat diuji.

Manfaat bagi bisnis Anda

Manfaatnya bagi bisnis bersifat nyata. Perusahaan yang mampu menunjukkan tata kelola data yang tertib lebih mudah lolos uji tuntas mitra, memenangkan tender korporasi, dan menjaga kepercayaan pelanggan saat terjadi insiden. Sebaliknya, kegagalan melindungi data dapat berujung pada sanksi administratif, gugatan, dan kerugian reputasi yang biayanya jauh melampaui investasi kepatuhan. Bersama SKBB, data protection officer bukan beban administratif, melainkan aset strategis yang memperkuat daya saing perusahaan Anda.

Konsultasikan pelindungan data pribadi Anda sekarang

Kirim pertanyaan atau dokumen Anda via WhatsApp. Tim SKBB akan membalas di jam kerja dengan langkah yang paling tepat untuk kebutuhan Anda.

Yang kami kerjakan

  • Pemetaan dan inventarisasi data pribadi (data mapping)
  • Analisis kesenjangan kepatuhan UU PDP
  • Penyusunan kebijakan privasi, formulir persetujuan, dan SOP pemrosesan data
  • Pendampingan penunjukan DPO beserta surat penunjukan dan uraian tugas
  • Prosedur penanganan dan pemberitahuan kegagalan pelindungan data
  • Review kepatuhan berkala dan pelatihan karyawan

Dokumen yang umumnya disiapkan

  • Akta pendirian dan NIB perusahaan
  • Gambaran kegiatan usaha dan layanan yang memakai data pribadi
  • Daftar sistem, aplikasi, atau formulir pengumpul data
  • Kebijakan privasi atau SOP yang sudah ada (bila ada)
  • Daftar vendor atau pihak ketiga yang menerima data
  • Struktur organisasi dan calon penanggung jawab data

Pertanyaan seputar Data Protection Officer (DPO) & Kepatuhan UU PDP

Apakah semua perusahaan wajib menunjuk DPO?

Tidak semua. Pasal 53 UU PDP mewajibkannya untuk pemrosesan pelayanan publik, pemantauan data skala besar secara sistematis, atau pemrosesan data pribadi spesifik skala besar. Namun kewajiban menjaga keamanan data berlaku untuk semua pengendali data.

Apakah DPO harus karyawan tetap?

Tidak harus. UU PDP memungkinkan DPO berasal dari dalam maupun luar perusahaan, selama memenuhi syarat profesionalitas dan pengetahuan di bidang pelindungan data pribadi.

Berapa lama proses menyiapkan kepatuhan UU PDP?

Bergantung pada jumlah data, sistem, dan kesiapan dokumen perusahaan. Estimasi waktu kami sampaikan secara tertulis setelah konsultasi awal.

Apa yang harus dilakukan jika terjadi kebocoran data?

Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga pelindungan data pribadi paling lambat 3 x 24 jam, sesuai Pasal 46 UU PDP. Kami dapat membantu menyusun prosedur dan pemberitahuannya.

Konsultasi via WhatsApp

Lihat layananChat WhatsApp