SKBB Consulting Solusindo

Beranda/Artikel

Korporasi

Apostille Dokumen 2026: Syarat, Tahapan, Biaya, dan Bedanya dengan Legalisasi

21 Nov 2026 • 5 menit baca

Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Apostille adalah sertifikat yang mengautentikasi asal dokumen publik, yaitu keabsahan tanda tangan, jabatan pejabat penanda tangan, serta cap atau segel pada dokumen tersebut. Dengan apostille, dokumen Indonesia dapat dipakai di negara peserta Konvensi Apostille tanpa legalisasi berlapis di Kementerian Luar Negeri dan kedutaan.

Indonesia menjadi pihak Konvensi Den Haag 5 Oktober 1961 tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing melalui Perpres 2/2021. Layanannya diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

Aturan teknisnya kini adalah Permenkum 50/2025 tentang Layanan Apostille, ditetapkan 11 Desember 2025, yang mencabut Permenkumham 6/2022. Sejak 13 April 2026, verifikasi apostille yang baru terbit juga dipindahkan ke portal layanan AHU yang baru.

Apostille atau legalisasi?

AspekApostilleLegalisasi berlapis
Negara tujuanNegara peserta Konvensi ApostilleNegara yang bukan peserta konvensi
InstansiKementerian Hukum sajaKementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, lalu kedutaan negara tujuan
HasilSatu sertifikat apostilleBeberapa cap legalisasi
WaktuLebih singkatLebih panjang, bergantung pada kedutaan

Untuk negara yang bukan peserta konvensi, dokumen tetap melalui legalisasi. Menurut PP 30/2026, tarif legalisasi dokumen publik di Kementerian Hukum kini Rp70.000 per dokumen, naik dari Rp50.000.

Dokumen yang bisa dan tidak bisa diapostille

Menurut Pasal 2 Permenkum 50/2025, apostille berlaku untuk dokumen publik yang diterbitkan di Indonesia dan akan digunakan di negara peserta konvensi, meliputi:

  • dokumen dari otoritas atau pejabat yang terkait dengan pengadilan, termasuk penuntut umum, panitera, dan juru sita;
  • dokumen administratif, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, ijazah, dan dokumen kependudukan;
  • dokumen yang dikeluarkan notaris, misalnya akta pendirian dan akta perubahan perusahaan;
  • sertifikat resmi dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris pada dokumen yang ditandatangani perorangan.

Yang dikecualikan:

  • dokumen yang ditandatangani pejabat diplomatik atau konsuler;
  • dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan;
  • dokumen yang diterbitkan kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai lembaga penuntutan.

Untuk dokumen privat, seperti surat kuasa atau keputusan direksi yang dibuat di bawah tangan, jalurnya biasanya dua tahap: tanda tangan dilegalisasi oleh notaris lebih dulu, lalu pengesahan notaris itulah yang diapostille.

Syarat penting: spesimen pejabat

Apostille hanya dapat diterbitkan bila nama, jabatan, tanda tangan, dan cap pejabat penanda tangan cocok dengan spesimen yang tersimpan di pangkalan data Ditjen AHU (Pasal 5 Permenkum 50/2025). Jika spesimen pejabat belum terdaftar, permohonan dikembalikan dan pemohon wajib melengkapi formulir spesimen dalam 7 hari kalender. Bila terlewat, permohonan terhapus otomatis dan harus diajukan ulang (Pasal 4).

Inilah penyebab penolakan yang paling sering, misalnya untuk ijazah yang ditandatangani pejabat kampus atau dokumen dari instansi daerah yang spesimennya belum terdaftar.

Tahapan dan tenggatnya

TahapKetentuanDasar
PermohonanDiajukan secara elektronik melalui laman resmi Ditjen AHU. Tersedia apostille untuk dokumen fisik dan e-Apostille untuk dokumen bertanda tangan elektronikPasal 3
Pelengkapan spesimen7 hari kalender sejak permohonan dikembalikanPasal 4
VerifikasiPaling lama 3 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkapPasal 5
PembayaranPaling lama 7 hari kalender sejak surat perintah bayar terbit. Bila terlewat, ajukan ulangPasal 7
Pengambilan sertifikatDi loket kantor pusat atau kantor wilayah Kementerian Hukum, paling lama 60 hari kalender sejak pembayaran. Bila terlewat, permohonan dan pembayaran hangusPasal 8–9
e-ApostilleSertifikat dikirim secara elektronikPasal 11

Kuasa yang mengambil sertifikat wajib membawa surat kuasa. Pemohon bertanggung jawab atas kebenaran permohonan dan penggunaan dokumen yang sudah diapostille (Pasal 13).

Biaya apostille

Permenkum 50/2025 tidak mencantumkan besaran tarif. Biayanya mengikuti peraturan PNBP Kementerian Hukum yang berlaku. Menurut data otoritas Indonesia pada laman Konferensi Den Haag (HCCH) yang diperbarui 11 Agustus 2026:

  • layanan reguler: Rp200.000, dengan verifikasi paling lama 3 hari kerja;
  • layanan cepat: Rp500.000, dengan verifikasi pada hari yang sama, sesuai syarat dan ketentuan.

Siapkan biaya untuk setiap dokumen yang dimohonkan. Bila akta dan terjemahannya sama-sama perlu diapostille, keduanya diajukan sebagai permohonan terpisah.

Dokumen asing yang masuk ke Indonesia

Apostille juga berlaku sebaliknya. Dokumen publik dari negara peserta konvensi yang akan dipakai di Indonesia cukup diapostille oleh otoritas negara asalnya, tanpa perlu legalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Ini relevan bagi investor asing yang mendirikan PT PMA, misalnya untuk paspor yang dilegalisasi notaris setempat, akta perusahaan pemegang saham, atau surat kuasa. Setelah diapostille, dokumen berbahasa asing biasanya tetap perlu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Baca juga modal PT PMA Rp2,5 miliar vs investasi Rp10 miliar.

Tips agar permohonan tidak ditolak

  1. Pastikan negara tujuan adalah peserta Konvensi Apostille. Bila bukan, ambil jalur legalisasi.
  2. Periksa siapa penanda tangan dokumen dan apakah spesimennya sudah terdaftar.
  3. Gunakan dokumen asli atau salinan resmi dari instansi penerbit, bukan fotokopi biasa.
  4. Untuk dokumen privat, legalisasikan tanda tangannya di notaris lebih dulu.
  5. Tentukan apakah yang diapostille dokumen asli, terjemahannya, atau keduanya, sesuai permintaan instansi di negara tujuan.
  6. Catat tenggat pembayaran 7 hari dan pengambilan 60 hari.

Pertanyaan seputar apostille

Berapa lama proses apostille?

Verifikasi paling lama 3 hari kerja sejak permohonan lengkap untuk layanan reguler. Waktu keseluruhan juga bergantung pada kelengkapan spesimen, pembayaran, dan pengambilan sertifikat.

Apakah ijazah bisa diapostille?

Bisa, sebagai dokumen administratif, sepanjang spesimen pejabat penanda tangannya terdaftar di Ditjen AHU.

Apakah apostille menjamin isi dokumen benar?

Tidak. Apostille hanya mengautentikasi asal dokumen, yaitu tanda tangan, jabatan, dan cap pejabat. Isi dokumen tetap menjadi tanggung jawab penerbit dan pemohon.

Dokumen kami akan dipakai di negara yang bukan peserta konvensi. Bagaimana?

Gunakan legalisasi berlapis: Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, lalu kedutaan negara tujuan di Indonesia.

Kesimpulan

Apostille menyederhanakan penggunaan dokumen Indonesia di luar negeri menjadi satu sertifikat dari Kementerian Hukum. Kuncinya ada pada tiga hal: dokumen termasuk dokumen publik yang tidak dikecualikan, spesimen pejabat sudah terdaftar, dan tenggat pembayaran serta pengambilan tidak terlewat.

SKBB Consulting dapat membantu memeriksa kelengkapan dan mengurus permohonannya melalui layanan Apostille. Apostille yang terbit sejak 13 April 2026 dapat diverifikasi melalui laman verifikasi Ditjen AHU.

Artikel ini bersifat informasi umum. Kondisi setiap usaha berbeda, jadi konsultasikan kasus Anda sebelum mengambil keputusan.
Lihat layananChat WhatsApp