Beranda/Topik Terkini/Wajib Halal UMK Diundur ke 17 Oktober 2028
Topik terkiniWajib Halal UMK Diundur ke 17 Oktober 2028
PP 40/2026 memperpanjang masa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi makanan dan minuman usaha mikro dan kecil sampai 17 Oktober 2028.
Ditinjau oleh Tim Legal SKBB
Dasar hukumnya
Kewajiban bersertifikat halal berasal dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023. Peraturan pelaksananya adalah PP Nomor 42 Tahun 2024, yang diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 14 Oktober 2026.
Melalui perubahan Pasal 160 dan Pasal 161, masa penahapan bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil kini berakhir pada 17 Oktober 2028, bergeser dari tenggat sebelumnya 17 Oktober 2026. Untuk usaha menengah dan besar, penahapan produk tersebut tetap berakhir pada 17 Oktober 2024.
Siapa yang mendapat tambahan waktu
- Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil: sampai 17 Oktober 2028
- Jasa terkait makanan dan minuman, selain jasa penyembelihan, dari usaha menengah dan besar: sampai 17 Oktober 2028
- Obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, barang gunaan tertentu, dan alat kesehatan kelas risiko A: sampai 17 Oktober 2028
- Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri: kewajiban mulai 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal
Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan tidak wajib bersertifikat halal, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
Perpanjangan bukan pembebasan
BPJPH menegaskan penyesuaian jadwal ini tidak mengubah prinsip wajib halal. Tambahan waktu dimaksudkan untuk persiapan, bukan untuk menunda sertifikasi. Setelah masa penahapan berakhir, produk wajib halal yang beredar tanpa sertifikat dapat dikenai sanksi administratif, antara lain peringatan tertulis dan penarikan produk dari peredaran.
Langkah yang perlu disiapkan
- Pastikan usaha memiliki NIB dengan KBLI yang sesuai.
- Susun daftar produk, bahan, dan pemasok bahan.
- Pilih jalur sertifikasi: pernyataan pelaku usaha (self declare) untuk UMK yang memenuhi kriteria, atau jalur reguler melalui lembaga pemeriksa halal.
- Ajukan permohonan melalui SIHALAL dan ikuti proses pemeriksaan sampai sertifikat terbit.
- Jaga konsistensi bahan dan proses produksi; perubahan bahan perlu dilaporkan.
Rincian PP 40/2026 kami bahas di artikel Wajib Halal Diundur ke 2028. Selalu periksa pengumuman terbaru di situs resmi BPJPH (halal.go.id).
Pertanyaan umum
Kapan batas akhir sertifikasi halal untuk UMK?
Apakah usaha menengah dan besar juga diberi waktu sampai 2028?
Apa itu self declare?
Belum yakin harus mulai dari mana?
Ceritakan kondisi usaha Anda. Kami bantu petakan langkah yang paling tepat, tanpa komitmen di awal.
