SKBB Consulting Solusindo

Beranda/Artikel

Sertifikasi

Wajib Halal Diundur ke 2028: Rincian PP 40/2026 dan Siapa yang Mendapat Tambahan Waktu

12 Nov 2026 • 5 menit baca

Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Wajib halal 2028 kini menjadi tenggat baru bagi banyak pelaku usaha. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 (PP 40/2026) pada 14 Oktober 2026, yang mengubah PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Perubahannya diumumkan pada 16 Oktober 2026, dua hari sebelum tenggat lama 17 Oktober 2026 berakhir.

Inti perubahannya: masa penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk sejumlah kelompok produk diperpanjang sampai 17 Oktober 2028. Namun, tidak semua produk mendapat tambahan waktu, dan BPJPH menegaskan perpanjangan ini bukan pembebasan.

Ringkasan perubahan PP 40/2026

Rincian berikut mengikuti penjelasan resmi BPJPH.

Tetap berlaku sejak 18 Oktober 2024

  • Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha menengah dan besar.

Diperpanjang sampai 17 Oktober 2028

  • Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil (UMK).
  • Jasa yang terkait makanan dan minuman, selain jasa penyembelihan, dari usaha menengah dan besar.
  • Obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan.
  • Kosmetik, produk kimia, dan produk rekayasa genetik.
  • Barang gunaan tertentu: sandang, penutup kepala, aksesori, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor.
  • Alat kesehatan kelas risiko A.

Tetap mengikuti jadwal PP 42/2024

Kelompok produkAkhir masa penahapan
Obat bebas dan obat bebas terbatas17 Oktober 2029
Alat kesehatan kelas risiko B17 Oktober 2029
Obat keras, kecuali psikotropika17 Oktober 2034
Alat kesehatan kelas risiko C17 Oktober 2034

Produk impor

Kewajiban bersertifikat halal bagi makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri mulai berlaku 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal antarnegara. Pemerintah juga menyatakan akan mencabut Peraturan BPJPH 4/2026 tentang pemastian kesesuaian produk halal luar negeri.

Apa artinya bagi pelaku usaha?

Bagi UMK makanan dan minuman, ada tambahan waktu dua tahun. Ini kesempatan untuk menyelesaikan sertifikasi dengan tenang, bukan alasan untuk menundanya lagi. Antrean pendamping, Lembaga Pemeriksa Halal, dan kuota program fasilitasi biasanya memuncak menjelang tenggat.

Bagi usaha menengah dan besar di bidang pangan, tidak ada perubahan. Kewajiban sudah berlaku sejak 18 Oktober 2024. Yang diperpanjang hanya jasa terkait makanan dan minuman selain jasa penyembelihan.

Bagi produsen kosmetik, suplemen, dan barang gunaan, tenggat bergeser ke 17 Oktober 2028. Proses sertifikasi produk jenis ini sering memerlukan penelusuran bahan dari banyak pemasok, sehingga persiapannya sebaiknya dimulai sekarang.

Bagi importir pangan, waktunya bergantung pada kemajuan pengakuan sertifikat halal luar negeri. Pastikan pemasok di negara asal memakai lembaga halal yang diakui.

Yang tidak berubah

  • Kewajiban dasarnya tetap. BPJPH menegaskan penyesuaian jadwal tidak mengubah prinsip wajib halal dalam UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah UU 6/2023.
  • Produk dari bahan haram dikecualikan dari kewajiban sertifikasi, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
  • Logo halal hanya boleh dipakai oleh produk yang sudah bersertifikat halal.
  • Sertifikat halal berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan atau proses produk halal, sesuai perubahan UU Jaminan Produk Halal melalui UU 6/2023. Setiap perubahan bahan perlu dilaporkan.
  • Permintaan pasar tidak menunggu 2028. Ritel modern, hotel, katering korporat, dan pembeli ekspor sering mensyaratkan sertifikat halal lebih awal daripada kewajiban hukum.

Langkah persiapan sertifikasi halal

  1. Inventarisasi produk dan kelompoknya. Pastikan tenggat yang berlaku untuk setiap produk sesuai daftar di atas.
  2. Tentukan skala usaha dan jalur sertifikasi. UMK dengan produk dan proses sederhana dapat memakai jalur pernyataan pelaku usaha (self declare). Produk lain memakai jalur reguler. Perbandingannya ada di artikel sertifikasi halal UMKM: self declare atau reguler.
  3. Telusuri bahan dan pemasok. Kumpulkan sertifikat halal atau dokumen pendukung untuk setiap bahan, termasuk bahan tambahan dan bahan penolong.
  4. Tunjuk penyelia halal dan susun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dokumen ini menjadi dasar pemeriksaan.
  5. Daftar melalui sistem BPJPH (SIHALAL) dan pilih Lembaga Pemeriksa Halal untuk jalur reguler.
  6. Jalani pemeriksaan dan penetapan kehalalan. Setelah ketetapan halal keluar, sertifikat diterbitkan BPJPH.
  7. Pelihara kepatuhan. Laporkan perubahan bahan atau proses, dan jaga konsistensi produksi.

Untuk produk yang juga memerlukan izin edar, misalnya pangan olahan, kosmetik, atau suplemen, rencanakan sertifikasi halal bersamaan dengan pengurusan izin BPOM agar label dan dokumen tidak perlu diubah dua kali.

Pertanyaan seputar wajib halal 2028

Apakah UMK makanan dan minuman kini bebas dari kewajiban halal?

Tidak. Kewajibannya tetap ada. PP 40/2026 hanya menggeser akhir masa penahapan menjadi 17 Oktober 2028.

Restoran saya berskala menengah. Apakah ikut diperpanjang?

Jasa yang terkait makanan dan minuman, selain jasa penyembelihan, dari usaha menengah dan besar ikut diperpanjang sampai 17 Oktober 2028. Namun, bila restoran Anda juga memproduksi dan menjual produk pangan, misalnya makanan kemasan atau bumbu, produk tersebut termasuk makanan dan minuman dari usaha menengah yang sudah wajib bersertifikat halal sejak 18 Oktober 2024. Petakan dulu mana yang tergolong jasa dan mana yang tergolong produk.

Saya produsen kosmetik. Kapan tenggatnya?

Menurut rincian BPJPH, kosmetik termasuk kelompok yang diperpanjang sampai 17 Oktober 2028.

Apakah aturan pelaksananya sudah menyesuaikan?

Pemerintah menyatakan akan menyesuaikan aturan pelaksana PP 42/2024 dengan perubahan ini. Pantau peraturan BPJPH yang terbit setelah PP 40/2026, terutama yang mengatur produk luar negeri.

Kesimpulan

PP 40/2026 memberi tambahan waktu sampai 17 Oktober 2028 bagi UMK pangan, kosmetik, suplemen, produk kimia, dan barang gunaan tertentu. Usaha menengah dan besar di bidang pangan tetap wajib sejak 2024, sedangkan obat dan alat kesehatan tertentu tetap mengikuti jadwal 2029 dan 2034. Tambahan waktu paling bermanfaat bila dipakai untuk menyelesaikan sertifikasi lebih awal, sebelum antrean menumpuk.

SKBB Consulting dapat mendampingi proses sertifikasi melalui layanan Sertifikasi Halal dan paket BPOM dan Halal. Rincian resmi dari BPJPH dapat dibaca di bpjph.halal.go.id.

Artikel ini bersifat informasi umum. Kondisi setiap usaha berbeda, jadi konsultasikan kasus Anda sebelum mengambil keputusan.
Lihat layananChat WhatsApp