Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Pencatatan hak cipta sedang menjadi perhatian karena biayanya turun. Sejak 1 Agustus 2026, pencatatan lagu dan/atau musik dikenai tarif Rp0 berdasarkan PP 30/2026 tentang jenis dan tarif PNBP di Kementerian Hukum. Jenis ciptaan lain masih dikenai Rp200.000 per permohonan menurut PP yang sama.
Pada 26 Oktober 2026, Menteri Hukum mengumumkan rencana memperluas tarif Rp0 ke seluruh 19 jenis ciptaan dalam Pasal 40 ayat (1) UU 28/2014 tentang Hak Cipta. Menteri Keuangan telah memberi persetujuan prinsip melalui surat tertanggal 21 Oktober 2026, dan Peraturan Menteri Hukum sebagai dasar pelaksanaannya ditargetkan terbit awal November 2026.
Status per 12 November 2026: pemberitaan pada 7 November 2026 masih menyebut kebijakan ini belum otomatis berlaku untuk seluruh jenis ciptaan, dan kami belum menemukan Permenkum pelaksananya. Karena itu, periksa tarif yang tampil di sistem DJKI saat Anda mengajukan.
Daftar isi
Hak cipta lahir otomatis, lalu untuk apa dicatat?
Hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif begitu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta). Pencatatan bukan syarat untuk memperoleh hak cipta (Pasal 64 ayat (2)).
Meski begitu, pencatatan tetap berguna. Surat pencatatan ciptaan menjadi bukti awal mengenai siapa pencipta atau pemegang hak cipta dan kapan ciptaan diumumkan. Dalam sengketa, bukti ini sangat membantu, walaupun tidak menutup kemungkinan pembuktian sebaliknya. Pencatatan juga memudahkan saat hak cipta akan dilisensikan, dijadikan bagian valuasi usaha, atau dialihkan.
19 jenis ciptaan yang dilindungi
Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta memuat 19 kelompok ciptaan. Untuk pelaku usaha, pengelompokannya kira-kira seperti ini:
| Kelompok | Jenis ciptaan dalam Pasal 40 ayat (1) | Contoh di dunia usaha |
|---|---|---|
| Tulisan dan pengajaran | Buku dan karya tulis; ceramah, kuliah, pidato; alat peraga pendidikan | Modul pelatihan, e-book, materi webinar |
| Musik dan pertunjukan | Lagu dan/atau musik; drama, tari, koreografi, pewayangan, pantomim | Jingle iklan, koreografi konten promosi |
| Seni visual | Seni rupa; seni terapan; arsitektur; peta; seni batik dan motif lain; fotografi; potret | Ilustrasi kemasan, motif kain, foto produk, desain bangunan |
| Audiovisual dan digital | Sinematografi; permainan video; program komputer | Video profil, gim, aplikasi, perangkat lunak |
| Karya turunan dan kompilasi | Terjemahan, adaptasi, aransemen, basis data; karya dari ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data | Basis data produk, terjemahan katalog, aransemen ulang |
Masa perlindungan
| Jenis ciptaan | Masa perlindungan | Dasar |
|---|---|---|
| Buku, lagu, seni rupa, arsitektur, batik, dan sejenisnya milik orang perseorangan | Seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal | Pasal 58 ayat (1) |
| Ciptaan yang sama, tetapi dimiliki badan hukum | 50 tahun sejak pertama kali diumumkan | Pasal 58 ayat (3) |
| Fotografi, potret, sinematografi, permainan video, program komputer, terjemahan, basis data, dan karya turunan | 50 tahun sejak pertama kali diumumkan | Pasal 59 ayat (1) |
| Seni terapan | 25 tahun sejak pertama kali diumumkan | Pasal 59 ayat (2) |
Batasan yang sering disalahpahami: logo
Pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan atas seni lukis berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan, atau sebagai lambang organisasi atau badan usaha (Pasal 65 UU Hak Cipta). Perlindungan untuk logo yang dipakai sebagai identitas usaha ditempuh melalui pendaftaran merek. Perbedaannya kami bahas di hak cipta logo atau merek dan biaya pendaftaran merek 2026.
Siapa pemegang hak cipta karya karyawan dan freelancer?
Pasal 36 UU Hak Cipta menyatakan, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah pihak yang membuat ciptaan. Artinya, desain yang dibuat freelancer atau aplikasi yang ditulis karyawan tidak otomatis milik perusahaan.
Solusinya ada di kontrak. Cantumkan klausul pengalihan hak cipta yang tegas dalam perjanjian kerja, perjanjian jasa, atau perjanjian pesanan. Pengalihan karena perjanjian harus dibuat secara tertulis (Pasal 16 ayat (2) huruf e). Dengan dokumen itu, perusahaan dapat mencatatkan diri sebagai pemegang hak cipta.
Cara mengajukan pencatatan
- Siapkan contoh ciptaan dalam format yang diminta sistem, misalnya file karya, tautan video, atau kode sumber sebagian.
- Siapkan data pencipta dan pemegang hak cipta, termasuk identitas dan kewarganegaraan.
- Siapkan surat pernyataan kepemilikan dan, bila pemegang bukan pencipta, bukti pengalihan hak secara tertulis.
- Untuk badan hukum, siapkan akta pendirian dan pengesahannya.
- Ajukan secara daring melalui hakcipta.dgip.go.id, pilih jenis ciptaan yang tepat, dan bayar PNBP sesuai tarif yang tampil.
- Unduh surat pencatatan ciptaan setelah permohonan disetujui. Untuk permohonan yang lengkap, layanan pencatatan otomatis DJKI dapat memproses surat pencatatan dengan cepat.
Kesalahan yang paling sering adalah memilih jenis ciptaan yang keliru dan data pencipta yang tidak sesuai dengan dokumen pengalihan. Keduanya menyulitkan bila surat pencatatan kelak dipakai sebagai bukti.
Lisensi: cara menghasilkan dari hak cipta
Hak cipta dapat dilisensikan kepada pihak lain untuk dipakai dalam jangka waktu dan wilayah tertentu, dengan imbalan royalti. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di DJKI agar berlaku terhadap pihak ketiga (Pasal 83). Royalti yang diterima juga memiliki konsekuensi pajak, termasuk pemotongan PPh 23 sebesar 15% bila pembayarnya badan di dalam negeri.
Pertanyaan seputar pencatatan hak cipta
Apakah karya yang tidak dicatatkan tetap dilindungi?
Ya. Hak cipta timbul otomatis. Pencatatan memperkuat pembuktian, bukan syarat lahirnya hak.
Apakah pencatatan semua jenis ciptaan sudah gratis?
Per 12 November 2026, tarif Rp0 baru pasti berlaku untuk lagu dan/atau musik sejak 1 Agustus 2026. Perluasan ke 19 jenis ciptaan sudah disetujui secara prinsip dan menunggu Permenkum pelaksana. Cek tarif di sistem DJKI saat mengajukan.
Bolehkah logo usaha dicatatkan sebagai hak cipta?
Logo yang digunakan sebagai merek atau tanda pembeda usaha tidak dapat dicatatkan sebagai ciptaan menurut Pasal 65 UU Hak Cipta. Lindungi logo melalui pendaftaran merek.
Desain dibuat oleh freelancer. Siapa yang mencatatkan?
Kecuali ada perjanjian lain, pemegang hak ciptanya adalah freelancer. Buat perjanjian pengalihan tertulis terlebih dahulu, lalu perusahaan mencatatkan diri sebagai pemegang hak cipta.
Kesimpulan
Biaya pencatatan hak cipta sedang menuju Rp0, tetapi nilai utamanya tetap pada dokumen yang benar: jenis ciptaan yang tepat, data pencipta yang akurat, dan bukti pengalihan dari karyawan atau freelancer. Bagi pelaku usaha kreatif, pencatatan yang rapi memudahkan lisensi, pembuktian, dan valuasi aset tak berwujud.
SKBB Consulting dapat membantu pencatatan dan penyusunan perjanjian terkait melalui layanan Hak Cipta dan Lisensi KI.


