SKBB Consulting Solusindo

Beranda/Artikel

Merek

Biaya Pendaftaran Merek 2026 dan Alurnya Setelah Permenkum 5/2026

12 Nov 2026 • 5 menit baca

Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Biaya pendaftaran merek berubah pada 2026. PP 30/2026 tentang jenis dan tarif PNBP di Kementerian Hukum menggantikan PP 45/2024 dan berlaku sejak 1 Agustus 2026. Tarif pemohon umum naik sekitar 55%, sementara tarif usaha mikro dan kecil (UMK) tetap. Sebelumnya, Permenkum 5/2026 tentang Pendaftaran Merek, yang ditetapkan pada 13 Januari 2026, sudah mengganti Permenkumham 67/2016 dan mengatur ulang syarat serta alur permohonan.

Artikel ini merangkum tarif resmi terbaru, siapa yang berhak atas tarif UMK, dokumen yang perlu disiapkan, dan tahapan permohonan beserta batas waktunya.

Tarif PNBP merek setelah PP 30/2026

Layanan (per kelas)Sebelumnya (PP 45/2024)Sejak 1 Agustus 2026 (PP 30/2026)
Permohonan pendaftaran, pemohon umumRp1.800.000Rp2.800.000
Permohonan pendaftaran, UMKRp500.000Rp500.000
Perpanjangan, diajukan dalam 6 bulan sebelum berakhir (umum)Rp2.250.000Rp3.500.000
Perpanjangan dalam masa tenggang 6 bulan setelah berakhir (umum)Rp4.500.000Rp7.000.000
Keberatan atas permohonan merekRp1.000.000Rp1.500.000
Permohonan bandingRp3.000.000Rp4.500.000

Tarif dihitung per kelas barang atau jasa, untuk pengajuan elektronik. Satu merek yang didaftarkan di tiga kelas oleh pemohon umum berarti PNBP Rp8,4 juta. Pemohon UMK untuk tiga kelas cukup membayar Rp1,5 juta. Angka ini adalah PNBP yang disetor ke negara, belum termasuk jasa konsultan. Selalu cocokkan dengan tarif yang muncul di sistem merek.dgip.go.id sebelum membayar.

Siapa yang berhak atas tarif UMK

Permenkum 5/2026 menyederhanakan pembuktian UMK. Menurut Pasal 2 ayat (8), bukti UMK dapat berupa salah satu dari:

  • surat rekomendasi UMK dari instansi pembina, yang berlaku untuk satu merek per permohonan dan ditandatangani pada tahun yang sama;
  • perizinan berusaha berbasis risiko di OSS dengan skala usaha mikro atau kecil;
  • sertifikat pendaftaran Perseroan Perorangan;
  • pengesahan koperasi, khususnya koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.

Jadi, pelaku usaha yang NIB-nya mencatat skala mikro atau kecil dapat memakai dokumen OSS-nya. Pastikan data di OSS mutakhir, karena skala usaha kini divalidasi dari nilai investasi dan hasil penjualan.

Dokumen yang perlu disiapkan

Pasal 2 ayat (4) Permenkum 5/2026 meminta lampiran berikut, sesuai kondisi pemohon:

  • surat pernyataan kepemilikan merek;
  • surat kuasa, bila permohonan diajukan melalui konsultan kekayaan intelektual;
  • identitas pemohon;
  • dokumen pendirian dan pengesahan badan hukum, bila pemohonnya badan hukum;
  • bukti UMK, bila memakai tarif UMK;
  • bukti prioritas beserta terjemahannya, bila memakai hak prioritas;
  • rekaman suara, untuk merek suara.

Label merek juga harus memenuhi format yang ditentukan, termasuk ketentuan khusus untuk merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram.

Alur dan batas waktu menurut Permenkum 5/2026

Permenkum 5/2026 menyatakan “Hari” sebagai hari kerja. Tahapannya:

  1. Tanggal penerimaan. Diberikan setelah persyaratan minimum terpenuhi (Pasal 7).
  2. Pemeriksaan kelengkapan. Dilakukan paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan (Pasal 8 ayat (3)). Jika ada kekurangan, pemberitahuan dikirim paling lama 30 hari kerja, dan pemohon diberi waktu 2 bulan untuk melengkapinya. Bila tidak dilengkapi, permohonan dianggap ditarik kembali (Pasal 9).
  3. Pengumuman. Permohonan diumumkan dalam Berita Resmi Merek paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan, selama 2 bulan (Pasal 31).
  4. Keberatan. Selama pengumuman, pihak lain dapat mengajukan keberatan tertulis dengan alasan dan bukti. Pemohon dapat mengajukan sanggahan dalam 2 bulan sejak salinan keberatan dikirim (Pasal 32 dan 33).
  5. Pemeriksaan substantif. Tanpa keberatan, pemeriksaan dimulai setelah masa pengumuman berakhir dan selesai paling lama 30 hari kerja (Pasal 39). Dengan keberatan, pemeriksaan dimulai paling lama 30 hari kerja setelah batas sanggahan dan selesai paling lama 90 hari kerja (Pasal 40).
  6. Persetujuan atau penolakan. Jika merek dapat didaftar, merek didaftarkan dan sertifikat diterbitkan. Jika tidak, pemohon diberi kesempatan menanggapi. Langkahnya kami bahas di artikel merek ditolak DJKI.

DJKI juga mengumumkan target penyelesaian pendaftaran merek menjadi 5 bulan, berlaku sejak 18 Agustus 2026. Target ini berlaku untuk permohonan yang berjalan normal, tanpa kekurangan dokumen dan tanpa keberatan.

Perlindungan dan perpanjangan

Merek terdaftar dilindungi 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama (Pasal 47). Perpanjangan dapat diajukan sejak 6 bulan sebelum perlindungan berakhir, atau paling lambat 6 bulan setelahnya dengan tambahan denda sebesar tarif perpanjangan (Pasal 51). Detailnya ada di masa berlaku merek dan cara memperpanjangnya.

Tips agar biaya tidak terbuang

  1. Telusuri dulu sebelum mendaftar. PNBP tidak kembali bila merek ditolak karena mirip merek lain. Ikuti panduan cara cek merek di PDKI.
  2. Pilih kelas dengan cermat. Daftarkan kelas yang benar-benar dipakai atau direncanakan dalam waktu dekat, bukan semua kelas sekaligus.
  3. Tulis uraian barang atau jasa secara spesifik, sesuai klasifikasi Nice, agar tidak dikoreksi.
  4. Pastikan merek punya daya pembeda. Kata yang hanya menggambarkan produk, seperti “Kopi Enak” untuk kopi, berisiko ditolak.
  5. Ajukan atas nama pemilik yang tepat. Jika merek dipakai oleh PT, pertimbangkan mendaftarkannya atas nama PT, atau siapkan perjanjian lisensi bila didaftarkan atas nama pribadi.

Pertanyaan seputar biaya pendaftaran merek

Berapa biaya daftar merek untuk UMKM pada 2026?

Rp500.000 per kelas untuk pemohon usaha mikro dan kecil yang melampirkan bukti UMK. Tarif ini tidak berubah setelah PP 30/2026.

Apakah tarif dihitung per merek atau per kelas?

Per kelas. Satu merek di dua kelas dikenai dua kali tarif.

Berapa lama sampai sertifikat merek terbit?

Permenkum 5/2026 dan target layanan DJKI mengarah pada sekitar 5 bulan untuk permohonan tanpa hambatan. Kekurangan dokumen, keberatan pihak lain, atau penolakan akan memperpanjang prosesnya.

Apakah usaha menengah bisa memakai tarif UMK?

Tidak. Tarif UMK hanya untuk usaha mikro dan kecil yang dapat menunjukkan salah satu bukti UMK yang diakui.

Kesimpulan

Biaya pendaftaran merek 2026 kini Rp2,8 juta per kelas untuk pemohon umum dan tetap Rp500 ribu untuk UMK. Prosesnya lebih cepat dan lebih digital berkat Permenkum 5/2026. Karena biaya per kelas naik, penelusuran yang cermat dan pemilihan kelas yang tepat menjadi semakin penting agar biaya tidak terbuang pada permohonan yang berisiko ditolak.

SKBB Consulting membantu dari penelusuran sampai sertifikat terbit melalui layanan Pendaftaran Merek.

Artikel ini bersifat informasi umum. Kondisi setiap usaha berbeda, jadi konsultasikan kasus Anda sebelum mengambil keputusan.
Lihat layananChat WhatsApp