Ditinjau oleh Tim Legal SKBB

Modal PT PMA turun drastis di atas kertas. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 (Peraturan BKPM 5/2025) menetapkan modal ditempatkan dan disetor minimum PT PMA sebesar Rp2,5 miliar per perseroan, turun dari Rp10 miliar dalam Peraturan BKPM 4/2021.
Namun, banyak yang salah membaca perubahan ini. Syarat nilai investasi lebih dari Rp10 miliar per KBLI lima digit per lokasi proyek tidak dihapus. Dua angka ini mengukur hal yang berbeda, dan keduanya tetap berlaku.
Peraturan BKPM 5/2025 adalah aturan pelaksana PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP 5/2021 dan berlaku penuh sejak 5 Oktober 2025.
Daftar isi
Dua angka yang sering tertukar
| Aspek | Modal disetor | Nilai investasi |
|---|---|---|
| Besaran | Paling sedikit Rp2,5 miliar | Lebih dari Rp10 miliar |
| Dihitung per | Perseroan | KBLI lima digit per lokasi proyek |
| Termasuk tanah dan bangunan? | Tidak relevan, ini setoran saham | Tidak, di luar tanah dan bangunan |
| Mengukur apa | Ekuitas yang benar-benar disetor pemegang saham ke rekening PT | Rencana total belanja proyek yang dilaporkan di OSS |
| Dasar | Pasal 26 ayat (9) dan (10) Peraturan BKPM 5/2025 | Pasal 26 ayat (2) Peraturan BKPM 5/2025 |
Sederhananya, Rp2,5 miliar menjawab pertanyaan “berapa uang pemegang saham yang minimal harus masuk ke PT?”. Rp10 miliar menjawab pertanyaan “seberapa besar proyek usahanya?”.
Konsekuensi praktis: sisa investasi dibiayai dari mana?
Jika modal disetor hanya Rp2,5 miliar sementara rencana investasi lebih dari Rp10 miliar, selisihnya harus dibiayai sumber lain, misalnya:
- tambahan setoran modal secara bertahap;
- pinjaman pemegang saham;
- pinjaman bank atau lembaga keuangan;
- laba yang ditahan setelah usaha berjalan.
Setiap pilihan membawa konsekuensi. Pinjaman dari pemegang saham asing, misalnya, perlu memperhatikan batas perbandingan utang dan modal untuk pembebanan bunga (PMK 169/PMK.010/2015 menetapkan rasio paling tinggi 4:1), ketentuan harga transfer untuk transaksi afiliasi, serta pelaporan utang luar negeri kepada Bank Indonesia.
Realisasi investasi dipantau melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Karena itu, rencana investasi di OSS sebaiknya disusun realistis, bukan sekadar angka yang memenuhi syarat. Kewajiban LKPM kami bahas di artikel siapa wajib lapor LKPM.
Contoh struktur
PT Alpha didirikan oleh dua pemegang saham asing untuk satu KBLI di satu lokasi.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Modal dasar | Rp10.000.000.000 |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | Rp2.500.000.000 |
| Rencana investasi di luar tanah dan bangunan | Rp12.000.000.000 |
| Sumber selisih Rp9,5 miliar | Tambahan setoran modal dan pinjaman |
Struktur ini memenuhi syarat Peraturan BKPM 5/2025 dan UU PT, yang mewajibkan paling sedikit 25% modal dasar ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 UU PT).
Jika PT Alpha menjalankan dua KBLI di satu lokasi, atau satu KBLI di dua lokasi, syarat nilai investasi berlaku untuk masing-masing. Rencana investasinya pun harus lebih dari Rp20 miliar. Untuk beberapa bidang usaha tertentu, cara menghitung nilai investasi dapat berbeda, jadi periksa ketentuan per KBLI sebelum menyusun rencana.
Syarat lain PT PMA yang tidak berubah
- Berbentuk PT dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007 tentang Penanaman Modal).
- Minimal dua pemegang saham. PT Perorangan hanya dapat didirikan WNI, sehingga tidak tersedia bagi investor asing.
- Termasuk usaha besar. Dalam kriteria skala usaha yang dipakai sistem perizinan berbasis risiko, usaha besar adalah usaha dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Bidang usaha yang dialokasikan bagi UMKM tertutup bagi PMA.
- Bidang usaha harus terbuka bagi asing, dengan memperhatikan batas kepemilikan asing dan persyaratan tertentu. Saat ini acuannya Perpres 10/2021 sebagaimana diubah Perpres 49/2021. Pemerintah telah mengumumkan penyusunan perpres bidang usaha penanaman modal yang baru, sehingga status terbaru perlu dicek sebelum memutuskan.
- Larangan nominee. Perjanjian atau pernyataan bahwa saham dimiliki untuk dan atas nama orang lain batal demi hukum (Pasal 33 UU Penanaman Modal).
Bagaimana dengan PT PMA yang sudah berdiri?
PT PMA yang didirikan dengan modal disetor Rp10 miliar berdasarkan aturan lama tidak diwajibkan mengubah modalnya. Mengurangi modal tetap mungkin, tetapi tunduk pada prosedur pengurangan modal dalam UU PT, termasuk keputusan RUPS, pengumuman kepada kreditor, dan persetujuan Menteri. Keputusan ini sebaiknya diambil berdasarkan kebutuhan usaha, bukan semata karena batasnya turun.
Langkah mendirikan PT PMA
- Pilih KBLI dan cek status bidang usahanya, termasuk batas kepemilikan asing. Gunakan Cek KBLI dan baca cara memilih KBLI sebelum mendirikan PT.
- Susun struktur modal dan rencana investasi per KBLI per lokasi.
- Buat akta pendirian di hadapan notaris dan ajukan pengesahan melalui SABH, termasuk data pemilik manfaat.
- Daftarkan NPWP dan urus NIB di OSS, lalu penuhi persyaratan dasar seperti kesesuaian ruang (KKPR).
- Urus perizinan berusaha sesuai tingkat risiko KBLI. Gambaran sistemnya ada di artikel PP 28/2025 tentang perizinan berusaha.
- Setorkan modal ke rekening PT dan simpan bukti setor.
- Laporkan LKPM secara berkala sejak tahap persiapan proyek.
Pertanyaan seputar modal PT PMA
Apakah PT PMA cukup menyetor Rp2,5 miliar tanpa investasi lain?
Tidak. Modal disetor Rp2,5 miliar adalah syarat minimum ekuitas. Syarat nilai investasi lebih dari Rp10 miliar per KBLI per lokasi tetap berlaku dan direalisasikan sesuai rencana proyek.
Apakah nilai investasi harus dibelanjakan sekaligus?
Tidak harus sekaligus. Nilai investasi adalah rencana yang direalisasikan sepanjang proyek berjalan dan dipantau melalui LKPM.
Bolehkah saham PT PMA dimiliki WNI sebagai nominee untuk investor asing?
Tidak. Perjanjian nominee batal demi hukum menurut Pasal 33 UU Penanaman Modal dan berisiko besar bagi semua pihak.
Kesimpulan
Penurunan modal disetor menjadi Rp2,5 miliar membuat pendirian PT PMA lebih terjangkau di tahap awal, tetapi tidak mengubah ukuran proyek yang diharapkan. Investor perlu merencanakan sejak awal bagaimana selisih menuju nilai investasi lebih dari Rp10 miliar akan dibiayai, dan bagaimana konsekuensi pajaknya.
SKBB Consulting dapat membantu dari pemetaan KBLI sampai perizinan melalui layanan Pendirian PT PMA dan Laporan LKPM.


